PEKALONGAN, KOMPAS.TV - Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Brebes menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Brebes, Senin siang. Sempat terjadi ketegangan massa dengan petugas keamanan saat pengunjuk rasa meminta izin masuk ke halaman gedung DPRD.
Perwakilan massa diperbolehkan masuk untuk mengikuti audiensi dengan Komisi I DPRD setempat. Di tengah audiensi, perwakilan massa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa tetap melakukan orasi tuntutan dengan menggunakan pengeras suara yang dibawa menggunakan mobil pick up.
Unjuk rasa ke DPRD ini didasari terkait anggaran dana desa tahun 2024 dan Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi kades dan perangkat desa. Dalam anggaran dana desa 2024 diindikasikan belum sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan PP No. 43 Tahun 2014.
Anggaran dana desa berasal dari 10 persen dana alokasi umum yang diterima Pemkab Brebes sebesar Rp 1.474.320.476.000. Seharusnya anggaran dana desa yang digelontorkan Pemkab Brebes untuk pemerintah desa sebanyak Rp 149.616.572.000. Namun, mereka hanya mendapatkan alokasi sebanyak Rp 115.548.023.600 sehingga masih ada selisih sekitar Rp 34 miliar. Hal tersebut menjadi dasar tuntutan pemerintah desa, agar dilakukan penambahan anggaran dana desa tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Brebes berjanji akan mengawal tuntutan ratusan kades dan perangkat desa itu sampai tuntutan mereka terpenuhi. Pihaknya berjanji akan menunda rapat paripurna penetapan APBD tahun 2024.
Selama unjuk rasa berlangsung, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Semarang di depan kantor DPRD tersendat. Unjuk rasa berlangsung kondusif dengan pengawalan kepolisian. Dalam aksi ini, massa juga mengibarkan bendera Palestina.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.