Saat BNPP Genjot Camat Perbatasan Tingkatkan Daya Saing dan Geliat Ekonomi Titik Perbatasan Negara

MAKASSAR, KOMPAS.TV- Peran camat tak hanya sekedar mengurusi pemerintahan di tingkat kecamatan semata, terlebih bagi lokasinya yang berbatasan dengan negara lain.

Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP pun menyebut seorang camat yang berada di perbatasan negara RI dengan negara lain harus mampu memiliki daya saing dan geliat ekonomi. 

Menurut Plh Sekretaris BNPP Robert Simbolon, camat di kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam pembangunan beranda atau halaman terdepan negara. Untuk itu sebagai beranda atau halaman depan negara, kawasan perbatasan perlu menjadi bagian wilayah negara yang maju, indah, aman, teratur dan tertib. 

Baca Juga: Catatan BNPP Nunukan Jadi Daerah Perbatasan yang Mengalami Kenaikan Kasus Perkawinan Anak Usia Dini

"Halaman depan itu yang pertama yang terlihat dari bagian rumah kita, kemampuan daya saing nasional kita juga ada di perbatasan kita. Maka harus kita bangun untuk menjadi daya saing kita dan pada saatnya nanti kita bisa mengatakan belakangan saya sadar rumput di halaman saya lebih hijau dari tetangga," ujar Robert, Sabtu (15/7/2023). 

Dijelaskannya, untuk ke depan seluruh lokasi prioritas di kawasan perbatasan dapat berkembang dengan tiga tahapan. Yakni tahap awal atau pembangunan, tahapan lanjutan atau pengolahan program dan tahapan pemantapan pengembangan program.

Oleh karena itu, dalam rakor camat kawasan perbatasan ini paling sedikit 222 kecamatan yang masuk prioritas penanganan 2020-2024 berjalan sebagian sudah masuk tahap lanjutan, sebagian masuk ke tahap pemantapan.

Baca Juga: Ketika Camat di Perbatasan Ikut Pelatihan Intelijen dari Polri, BNPP: untuk Jaga Kedaulatan RI

"Pada saatnya nanti semua kecamatan yang ada di bagian depan negara kita bisa berkembang. Di forum ini juga mengajak para camat memantau sumber daya yang diarahkan ke kecamatan dari pemerintah pusat atau kabupaten/kota. Tidak ada pembangunan kawasan perbatasan negara kalau tidak dilaksanakan di kecamatan yang kita sebut lokasi prioritas," ujar Robert dalam rapat koordinasi Camat Kawasan Perbatasan Tahun 2023 di di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam siaran pers.

Rakor ini diikuti 150 camat dan dan perwakilan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD).
Ia  menambahkan rakor ini menjadi pemandu dalam mengolah program strategis di perbatasan.

Maka dari itu BNPP juga menggandeng enam pembicara dari Kemenko PMK, Kemenperin, Kemenparekraf, Kemen PANRB dan Kemendagri untuk menyampaiakan agenda prioritas strategis nasional camat diharapkan dapat melakukan inovasi di daerah masing-masing. 

Materi yang diberikan sudah tidak lagi di tingkat sosialisasi atau informasi dasar pengelolaan perbatasan melainkan lebih maju, seperti inovasi, ekonomi digital.

Di kesempatan yang sama, Deputi bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Jeffry Apoly Rahawarin menambahkan ada dua aspek isu strategis yang dibahas dalam rakor itu.

Dua aspek tersebut yakni pembangunan kawasan perbatasan serta pengembangan dukungan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Negara (PBWN-KPN).

"Semua dalam rangka penguatan aparatur pemerintah kecamatan, menciptakan geliat ekonomi di perbatasan negara, pengenalan ekonomi kreatif melalui kunjungan UMKM di Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakukang serta pengawalan anggaran perbatasan tahun 2023," sambung Jeffry. 

Selain memberikan pembekalan pengetahuan, kegiatan Rakor camat kali ini juga dilakukan field trip ke Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakukang, Makasssar, Sulsel.

Baca Juga: Cek Potensi Kelautan, Deputi BNPP Paulus Waterpauw Tinjau Pulau Terluar Di Papua Barat

Diharapkan selain pembekalan camat perbatasan juga bisa melihat langsung inovasi yang dilakukan Kecamatan Panakukang dalam membangun dan mengembangkan komoditas pangan dan perikanan. 

Adapun tindak lanjut dari Rakor Camat ini seperti menyiapkan desa kreatif dengan pemetaan potensi yang memiliki keunikan tersendiri untuk memudahkan desa terpublikasikan. Langkah ini melibatkan pemerintah, pengusaha dan media yang ada di daerah tersebut.

Mendata komoditi yang ada di daerah agar potensi di daerah tersebut dapat dikembangkan dengan baik, merespon usulan para camat terkait implementasi program smart city di kecamatan lokasi prioritas kawasan perbatasan negara.

(Penulis: Gading Persada)