DPRD Kaltim Tengahi Sengketa Lahan Warga Dan Pertamina

SAMARINDA, KOMPAS.TV - Sejumlah warga di Desa Sepatin Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara terus melakukan penolakan terkait pembebasan lahan tambak yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Makam untuk memperluas pengeboran minyak mentah.

Pasalnya, penggantian uang kompensasi dianggap terlalu murah, hanya 8.500 rupiah per meter. padahal masyarakat memiliki sertifikat tanah yang sah.

Berdasarkan aduan masyarakat tersebut, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan hearing bersama pihak Pertamina Hulu Makam dan masyarakat yang bersengketa.

Dari hasil pertemuan kali ini ,dewan menganggap adanya kejanggalan terkait verifikasi data pemberian kompensasi pergantian lahan tambak milik warga.  Karena, tim terpadu Pemkab Kukar dan Pertamina Hulu Mahakam menganggap lahan milik warga merupakan hutan produksi milik kementerian kehutanan . Namun di satu sisi warga memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

Untuk itu, DPRD akan meninjau lokasi dan melakukan pertemuan kedua dengan melibatkan semua pihak pihak yang terlihat.

Meski begitu, pihak pertamina hulu mahakam menganggap semua prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melibatkan tim terpadu dari Pemkab Kabupaten Kutai Kertanegara terkait pembebasan lahan dan uang kompensasi .

Sementara, warga Sepatin berharap agar pengganti kompensasi tambak mereka dibayar sesuai ketentuan hukum yang belaku. Lantaran ada warga yang memiliki sertifikat tanah sah.

#PHM #Sepatin #DPRDKaltim