Pegiat Filantropi Jogja Sebut KTT G20 Buka Peluang Masyarakat Kecil Jadi Pemasok Digital Global

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali yang baru saja berakhir secara tak langsung dapat membuka peluang masyarakat kecil menjadi pemasok global.

Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga ikut mendorong adanya transformasi digital guna mempercepat pemulihan dunia.

“Presiden Joko Widodo telah mengungkap tiga fokus utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (16/11) lalu. Seharusnya itu mampu membuka kesadaran bagi kita semua untuk segera mengambil bagian dalam upaya transformasi digital ini,” ujar salah satu pegiat filantropi Jogja, Donum Theo, dalam siaran pers yang diterima KOMPAS.TV, Kamis (17/11/2022).

Pria yang juga pelaksana harian Yayasan Omah Kreasi Centre Yogyakarta itu memaparkan, ekonomi digital menempati salah satu peran strategis sebagai upaya bangkit dan membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global.

Baca Juga: Jokowi Bahas 3 Tugas Utama untuk Transformasi Digital di Sesi KTT G20

Adanya tantangan global pada transformasi digital pun baginya dapat membuka peluang masyarakat kecil menjadi bagian dari rantai pasok global. 

"Manfaat digital semacam ini seharusnya dapat dirasakan secara merata, bahkan diwujudkan sebagai masa depan dunia digital yang inklusif," imbuh pria yang juga ASN di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ini.

Theo menilai, isu terbesar saat ini adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor digital, khususnya terkait isu perlindungan data pribadi dan informasi dan transaksi elektronik.

“Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan baru saja disahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022,” lanjut dia.

Menurutnya, kedua undang-undang tersebut menjadi komponen penting bagi upaya transformasi digital Indonesia.

Meskipun demikian, banyak hal yang perlu disempurnakan sehingga produk-produk hukum tersebut tidak dijadikan sekedar alasan berkelit atas keotonoman hukum, legalisme, dan kekakuan peraturan lainnya, melainkan hadir perwujudan implementasi hukum yang mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

“Belum lagi upaya untuk mengangkat masyarakat kecil yang didorong untuk menjadi bagian dari rantai pasok global, peluang sekaligus tantangan di bagi penghuni planet yang baru saja menembus populasi global sejumlah delapan milyar penduduk dunia,” paparnya.

Mengutip data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ungkapnya, bahwa per 15 November 2022, diperkiraan jumlah penduduk dunia mencapai angka delapan milyar. 

“Data perkiraan PBB itu menegaskan pentingnya Sustainable Development Goals yang menuntut bahwa tak seorang pun yang tertinggal atau ditinggalkan."

 

“Bukan saja kelompok masyarakat kecil, melainkan juga kelompok miskin dan rentan harus diperhatikan dan dibantu oleh G20 agar mereka semua mendapatkan manfaat digital yang inklusif,” tegas Theo.

Pekerjaan rumah

Ia menambahkan, transformasi digital masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat disokong upaya transformasi digital dengan mengedepankan tanggung jawab, solidaritas, dan kemanusiaan global, tandasnya.

Seperti diketahui, tiga fokus utama yang diungkapkan Presiden Jokowi dalam KTT G20, yaitu kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.

Persoalan kesetaraan akses digital terlihat dari sejumlah 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung dengan internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang.

Baca Juga: Sesi Ketiga KTT G20 di Nusa Dua Bali Bahas Isu Transformasi Digital!

"Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki agar infrastruktur digital terjangkau bagi semua," terang Presiden Jokowi.

Di samping itu, perihal literasi digital masih membayangi masyarakat di negara-negara berkembang. 
“Penguatan kapasitas digital adalah keharusan dan kebutuhan untuk mampu mengambil bagian dalam ekonomi digital di masa depan,” tegas Presiden.

Ketiga, lingkungan digital yang aman seharusnya mampu meminimalisir dampak hoaks, ujaran kebencian, perundungan, hingga kejahatan siber. Presiden memandang bahwa kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024.

"Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," tandas Presiden Jokowi.