Pegiat Filantropi Jogja Sebut KTT G20 Buka Peluang Masyarakat Kecil Jadi Pemasok Digital Global

Mengutip data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ungkapnya, bahwa per 15 November 2022, diperkiraan jumlah penduduk dunia mencapai angka delapan milyar. 

“Data perkiraan PBB itu menegaskan pentingnya Sustainable Development Goals yang menuntut bahwa tak seorang pun yang tertinggal atau ditinggalkan."

“Bukan saja kelompok masyarakat kecil, melainkan juga kelompok miskin dan rentan harus diperhatikan dan dibantu oleh G20 agar mereka semua mendapatkan manfaat digital yang inklusif,” tegas Theo.

Pekerjaan rumah

Ia menambahkan, transformasi digital masih menyisakan berbagai pekerjaan rumah di Indonesia. Tujuan pembangunan berkelanjutan dapat disokong upaya transformasi digital dengan mengedepankan tanggung jawab, solidaritas, dan kemanusiaan global, tandasnya.

Seperti diketahui, tiga fokus utama yang diungkapkan Presiden Jokowi dalam KTT G20, yaitu kesetaraan akses digital, literasi digital, dan lingkungan digital yang aman.

Persoalan kesetaraan akses digital terlihat dari sejumlah 2,9 miliar penduduk dunia belum terhubung dengan internet, termasuk 73 persen penduduk negara kurang berkembang.

Baca Juga: Sesi Ketiga KTT G20 di Nusa Dua Bali Bahas Isu Transformasi Digital!

"Infrastruktur digital juga belum merata, 390 juta orang tinggal di wilayah tanpa internet nirkabel. Ketimpangan ini harus segera kita perbaiki agar infrastruktur digital terjangkau bagi semua," terang Presiden Jokowi.

Di samping itu, perihal literasi digital masih membayangi masyarakat di negara-negara berkembang. 
“Penguatan kapasitas digital adalah keharusan dan kebutuhan untuk mampu mengambil bagian dalam ekonomi digital di masa depan,” tegas Presiden.

Ketiga, lingkungan digital yang aman seharusnya mampu meminimalisir dampak hoaks, ujaran kebencian, perundungan, hingga kejahatan siber. Presiden memandang bahwa kebocoran data akibat kejahatan siber berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dolar AS pada tahun 2024.

"Untuk itu, keamanan digital dan perlindungan privasi harus dijamin. G20 harus mampu membangun kepercayaan sektor digital, termasuk melalui tata kelola digital global," tandas Presiden Jokowi.