Kemenkumham Sulsel Ikuti Peluncuran Pokja P5HAM Bagi Penyandang Disabilitas Mental

MAKASSAR, KOMPAS TV - Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel ikuti peluncuran Kelompok Kerja P5HAM (Perlindungan, Penegakan, Pemenuhan, Pemajuan, dan penghormatan Hak Asasi Manusia) bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM) secara Virtual pada Senin, (13/12). 

Kegiatan ini dalam rangka peringatan Hari HAM Sedunia ke-73 tanggal 10 Desember 2021 dan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati pada tanggal 3 Desember 2021 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) dan Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS). 

Acara peluncuran Pokja P5HAM ini dihadiri oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward O.S. Hiariej, Wakil Duta Besar Australia Steve Scott, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan para pimpinan tinggi madya serta Pimpinan pratama dari Kementerian/ Lembaga dan segenap jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia. 

Wamenkumham Edward menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah maju dalam menghilangkan stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap PDM. 

"Pembentukan Pokja P5HAM bagi PDM diharapkan dapat menjadi upaya yang bersifat multisektoral baik dari Kementerian/Lembaga. Begitu juga dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, evaluasi dan monitoring terhadap keberadaan PDM baik yang berada di panti rehabilitasi maupu di luar panti,” tutur Wamenkumham Edward. 

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko  menaruh harapan besar terhadap pembentukan Pokja P5HAM Bagi PDM ini. Menurutnya, di tengah tantangan yang besar dalam pelaksanaan P5HAM bagi PDM, pembelajaran dapat diambil dari kerja-kerja yang telah dilakukan, baik oleh instansi-instansi pemerintah, maupun oleh organisasi masyarakat sipil untuk selanjutnya dikoordinasikan, diperkuat, dan diperluas. 

“Saya yakin dan berharap agar Pokja yang dibentuk ini bisa memainkan peran strategi tersebut,” tuturnya. 

Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi menjelaskan bahwa PDM merupakan salah satu bagian kelompok masyarakat rentan (vulnerable groups) yang selama ini kerap mendapat stigma. “Kurangnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya dukungan keluarga terhadap PDM membuat PDM sulit dan tidak dapat memperoleh penanganan yang baik dan sesuai dengan standar pelayanan bagi PDM,” ucapnya. 

“Dengan adanya Kelompok Kerja ini, diharapkan pengimplementasian P5HAM bagi PDM yang bersifat multi-sektoral dapat lebih mengoptimalkan kerja nyata secara sistematis untuk mengatasi hambatan yang dialami oleh PDM, dan agar dapat hidup secara inklusif di masyarakat,” jelas Mualimin.  

Kegiatan yang diikuti virtual ini di Kanwil Kemenkumham Sulsel turut dihadiri oleh Kepala Bidang HAM Utary Sukmawati, Kasubbid Pemajuan HAM Meydi Zulqadri beserta jajaran turut mengikuti kegiatan secara virtual. 

Atas dilincurkannya Pokja tersebut, Kemenkumham Sulsel berkomitmen mendukung penuh  pelaksanaan P5HAM Bagi Penyandang Disabilitas Mental di Sulawesi Selatan.