Sengkarut Data Bansos, 2.000 ASN di Cirebon Terima Bantuan

CIREBON, KOMPAS.TV – Pemerintah Kabupaten Cirebon akan memperbaiki data penerima bantuan sosial (bansos). Sebab, ada sekitar 2.000 aparatur sipil negara di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terindikasi masuk dalam data penerima bantuan sosial.

Terkait hal ini juga, ASN yang mendapatkan bansos diminta segera mengembalikan. Diakui Bupati Cirebon Imron Rosyadi, sejumlah ASN diduga masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa menerima bansos.

”ASN olih (terima) bansos, isin (malu). Orang miskin yang berhak saja belum dapat,” ujar Imron di Cirebon, Kamis (25/11/2021), dilansir dari Kompas.id.

Pihaknya pun telah meminta dinas sosial setempat mengecek dugaan lebih dari 2.000 ASN yang menerima bansos sebulan terakhir. Umumnya, bansos tunai yang diterima sebesar Rp 300.000 per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Iis Krisnandar menyampaikan, pihaknya juga tengah mengecek kebenaran terkait status PNS tersebut. Nantinya, ASN penerima bansos akan dikeluarkan dari DTKS karena tentu saja ASN tidak termasuk dalam kriteria penerima bansos.

Baca Juga: Sanksi Menanti Bagi ASN Penerima Bansos, Apa Saja?

Mengingat, dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos secara Nontunai, penerima bansos adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Sengkarut data

Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berdampak pada pemborosan anggaran. ”Sudah ada satu dua (ASN) yang kami panggil. Ternyata, datanya benar (terima bansos). Kami minta untuk dikembalikan,” ujarnya.

Data ASN yang diduga menerima bansos, disebutkan Iis, berasal dari Kementerian Sosial. Sengkarut data itu terjadi karena banyak jalur meng-input DTKS.

”Ada yang dari daerah, pekerja sosial, dan langsung Pusdatin Kemensos,” ungkapnya.

Iis juga mengatakan, persoalan data itu sudah terjadi beberapa bulan terakhir. Pada Agustus lalu, misalnya, data Kemensos menunjukkan sebanyak 1,9 juta dari 2,3 juta warga Cirebon termasuk DTKS. Setelah diverifikasi, jumlahnya turun menjadi 1,8 juta jiwa pada September dan tercatat 1,7 juta jiwa DTKS sebulan berikutnya.

Pihaknya tengah mengoordinasikan data tersebut dengan sejumlah instansi, seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat.

Di sisi lain, Ia mengatakan, salah satu kendala pendataan adalah tidak adanya anggaran verifikasi faktual. ”Tahun depan bakal ada anggarannya,” katanya.

Baca Juga: Soal 31 Ribu ASN Terima Bansos, Tjahjo Kumolo: Bukan Menyalahkan, Ini Permainan di Pemerintah Daerah