Komentari Bocornya Data Jokowi, Gibran: Jangan Cetak Sertifkat Vaksin, Cukup Aplikasi PeduliLindungi

SOLO, KOMPAS.TV - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal bocornya data pribadi Presiden Joko Widodo.

Kata dia, bocornya data pribadi Jokowi dari sertifikat vaksin harus menjadi perhatian semua orang. Gibran pun mengimbau masyarakat agar tidak mencetak sertifikat vaksin.

"Jangan pernah mencetak sertifikat vaksin, cukup dengan aplikasi PeduliLindugi," kata Gibran kepada KOMPAS TV, Sabtu (4/9/2021).

Menurut Gibran, bocornya data pribadi bisa dialami siapa saja. Terutama bagi mereka yang kurang hati-hati.

"Saat ini tengah marak masyarakat yang mencetak kartu vaksin," sambungnya.

Karena itu, Gibran kembali mengimbau agar masyarakat tidak lagi mencetak, mengubah, ataupun memajang sertifikat vaksin di media sosial.

"Ada data yang rawan bocor dan bisa disalahgunakan oleh orang yang berniat jahat," kata Gibran.

Saat ditanya penyebab bocornya data Jokowi, Gibran mengaku tidak begitu paham.

"Yang jelas, data pribadi sesuai namanya bukanlah konsumsi publik yang bisa disalahgunakan," terang putra Jokowi itu.

Baca Juga: NIK Jokowi di Sertifikat Vaksin Covid-19 Bocor, Apa Kata Menkes?

Pakar digital forensik, Ruby Alamsyah, mengatakan bocornya data Presiden Jokowi itu bukan diretas, tapi disebabkan fitur PeduliLindungi yang tidak aman bagi data pribadi.

Ruby menyebut fitur yang digunakan di aplikasi Pedulilindungi kurang aman karena metode verifikasinya hanya menggunakan lima item.

Bahkan, informasinya pun bisa didapatkan dengan mudah oleh orang lain.

Lima item yang dimaksud Ruby, yaitu nama, Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK), tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.

Menurut Ruby, lima pertanyaan verifikasi pada PeduliLindungi tersebut kurang tepat dan aman. Terlebih, data seorang figur publik apalagi seorang presiden, sudah atau mudah diketahui masyarakat, kecuali NIK.

Sehingga Ruby menyimpulkan kasus tersebut bukan peretasan dan kesalahannya bukan dilakukan oleh masyarakat umum.

"Mestinya pemerintah bisa dengan tegas dan bijak mengakui kesalahan di fitur Periksa Sertifikat sebelumnya, yang malah menjadikan titik tersebut titik masuk bocornya data Sertifikat Vaksin Pak Jokowi," tegas Ruby dikutip dari Kompas.com, Sabtu (4/9/2021).

Baca Juga: Pakar: Bocornya Data Jokowi Bukti Aplikasi PeduliLindungi Tak Aman

Dari kasus itu, Ruby menyarankan pemerintah untuk segera mengkaji ulang dan mengubah metode yang digunakan untuk memverifikasi data di fitur periksa sertifikat.

Jika pertanyaan verifikasinya hanya lima item tersebut, tambah Ruby, data sertifikat para pejabat publik semestinya di-exclude oleh sistem PeduliLindungi.

Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak mudah mencoba fitur periksa sertifikat dengan menggunakan data pejabat publik yang sudah terbuka umum di internet.

Agar tak terulang lagi, Ruby menyarankan pemerintah untuk mengubah metode verifikasi di aplikasi PeduliLindungi.

Caranya, lanjut Ruby, dengan meminta data yang hanya diketahui oleh peminta.

"Salah satu contohnya, menggunakan verifikasi menggunakan OTP ke nomor HP peminta yang sesuai dengan data di database penerima vaksin," kata Ruby memisalkan.

Mengubah metode verifikasi menjadi lebih aman ini adalah hal yang urgen, menurut Ruby.

"Kenapa? Karena setelah kasus ini viral, tidak hanya data pejabat publik, data masyarakat umum yang pernah bocor NIK nya di kasus-kasus kebocoran sebelumnya (BPJS, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain), tidak menutup kemungkinan masyarakat bisa menjadi korban seperti Pak Jokowi," pungkas Ruby.

Baca Juga: PDIP: NIK Presiden Jokowi Didapatkan Melalui Informasi di Situs KPU