Lima Fraksi DPRD DKI Jakarta Dukung Perubahan RPJMD 2017-2022 yang Diajukan Anies

JAKARTA, KOMPAS.TV - Lima dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung usulan revisi  Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta 2017-2022. 

Secara umum, fraksi-fraksi yang mendukung perubahan RPJMD beralasan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada program yang ada dalam RPJMD sebelumnya. 

Fraksi pertama yakni Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yang menyatakan dukungannya. Meskipun begitu, ada sejumlah catatan yang diberikan Partai Gerindra. 

Pertama, perubahan RPJMD harus menggambarkan pola pembangunan yang efektif dan menyesuaikan kemampuan riil Pemprov DKI, khususnya pada masa pandemi COVID-19 hingga antisipasi pasca pandemi ke depannya.

"Kedua, hendaknya menyesuaikan indikator dan target kinerja pembangunan benar-benar dilakukan pada periode 2020, 2021 dan 2022 serta tidak menghilangkan program pembangunan sebelumnya yang menjadi keunggulan dan basis kebutuhan warga," tutur Thopaz, dilansir dari Kompas.com, Selasa (3/8/2021). 

Ketiga, perubahan RPJMD juga kelak dapat memberikan jawaban atas kompleksitas permasalahan DKI Jakarta yang dapat diselesaikan hingga tahun 2022.

Thopaz menekankan sejumlah program yakni penanganan banjir, program kewirausahaan terpadu, Rumah DP Rp 0, Rusunawa, akses pendapatan air bersih dan angkutan transportasi yang terintegrasi. 

Baca Juga: PDI-P DKI Tolak Perubahan RPJMD Usulan Anies, Soroti Sejumlah Program yang Tak Capai Target

Fraksi pendukung kedua yakni PKS yang dalam pandangannya berharap perubahan RPJMD fokus pada pemenuhan janji-janji kampanye Anies yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Penyediaan pemukiman yang layak dan terjangkau, pembangunan sarana transportasi moden, pembangunan infrastuktur, penataan pemukiman padat dan kampung, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta perluasan cakupan penyediaan air bersih harus jadi fokus dalam arah perubahan RPJMD," ujar Wakil Ketua I Fraksi PKS DPRD DKI, Mohamad Taufik Zoelkifli.

Ketiga, yaitu Fraksi Partai Nasdem juga mendukung perubahan ini dan mendorong Pemprov DKI untuk melaporkan pencapaian yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2022 secara komprehensif.

"Dalam hal penggunaan data untuk analisis kebijakan dan pengambilan kebijakan strategis daerah, sekiranya Pemprov DKI dapat menggunakan data baku per triwulan pencapaian anggaran dan program kerja pada tahun 2020," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD DKI, Abdul Azis Muslim, dilansir dari Antara. 

Baca Juga: Soal Dugaan Hoaks Sumbangan Keluarga Akidi Tio Rp2 Triliun, Demokrat: Pelajaran Buat Pejabat

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta juga mendukung revisi RPJMD dengan catatat, Pemprov DKI diminta menunda program-program yang saat ini tidak berdampak langsung terhadap penanganan Covid-19 di Jakarta.

"Kegiatan atau program yang tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu terdampak langsung kepada masyarakat dalam kondisi pandemi seperti ini seperti pengembangan wilayah Ancol, Formula E dan kegiatan lainnya sebaiknya ditunda dan tidak menjadi prioritas," kata Jamaludin, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI.

Terakhir yaitu Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta yang turut mendukung perubahan RPJMD dengan harapan Pemprov DKI mengusulkan penambahan materi yang berkaitan dalam pembangunan infrastruktur secara rinci.

"Penetapan target berapa persen penambahan atau pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan tahun 2022 dan pembahasan mengenai Ruang Terbuka Biru berapa persen RTB yang ada saat ini dilengkapi perinciannya dan persen target penambahan sampai tahun 2022," tutur Bendahara Fraksi PKB-PPP DPRD DKI, Sutikno.

Baca Juga: DKI Jakarta Lanjutkan PPKM Level 4, Pengunjung Warung Dibatasi 3 Orang dan Mal Masih Tutup

Pengajuan revisi RPJMD 2017-2020, menurut Anies, didasari karena terjadinya kontraksi ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam laoran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

"Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19," kata Riza dalam paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (29/7/2021).