Aceh jadi Provinsi Termiskin, Kantor Gubernur Penuh dengan Kiriman Bunga Ucapan "Selamat"

BANDA ACEH, KOMPAS.TV - Kantor Gubernur Aceh ramai oleh keberadaan 10 papan bunga bertuliskan ucapan “Selamat”. Namun, ucapan itu adalah sindiran setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera.

Papan-papan itu berjejer di pinggir jalan depan kantor Gubernur Aceh. Sebuah papan bertulis “Selamat sukses kepada Gubernur Aceh yang telah berhasil merebut kembali juara termiskin se-Sumatera”.

Sementara, papan lainnya memampang tulisan “Terima kasih Pak Gubernur telah mempersembahkan prestasi juara termiskin se-Sumatera”. Papan terakhir itu berasal dari pengirim dengan nama samaran “mantan penjilat”.

Baca Juga: Bukan Jakarta, Persentase Penduduk Miskin Terendah Ada di Bali

Sebelumnya, BPS Aceh menyatakan, penduduk miskin di Serambi Mekah mencapai 15,43% total penduduk Aceh pada September 2020. Angka kemiskinan ini paling tinggi di Sumatera.

Jumlah penduduk miskin di Aceh bertambah 19 ribu sejak Maret 2020 karena pandemi Covid-19.

“September 2019 tahun lalu sebelum terdampak COVID-19, kemiskinan Aceh sebesar 15,01%, kemudian turun pada Maret 2020 (menjadi) sebesar 14,99%, dan September 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya di Aceh tapi juga nasional, kemiskinan Aceh meningkat menjadi 15,43%," kata Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal, Senin (15/2/2021).

Bengkulu dan Sumatera Selatan menjadi provinsi termiskin lainnya di Sumatera dengan persentase kemiskinan 15,30% dan 12,98%.

Baca Juga: Dampak Pandemi, Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Meningkat

Garis kemiskinan di Aceh sendiri hanya mencapai Rp524.208 per bulan untuk tiap orang.

Menurut Dr Amri SE MSi, pakar ekonomi Univesitas Syiah Kuala, tingginya angka kemiskinan di Aceh ini karena sejak lama pemerintah Aceh salah mengelola anggaran. 

“Data BPS itu adalah hal yang valid, sudah jelas alat ukurnya, yang perlu diperbaiki adalah kebijakan, perencanaan, dan manajemen anggaran di Aceh. Harusnya anggaran tepat sasaran, APBA [Anggaran Pendapatan Belanja Aceh] cukup besar ditambah dana otonomi khusus, tapi belum bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Amri, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Kasus Korupsi Dana Bencana Selalu Lolos dari Vonis Mati, Ini Daftarnya

Amri mengatakan, ia tak heran dengan hasil pencatatan BPS yang menyebut Aceh sebagai daerah termiskin di Sumatera. Menurutnya, tidak ada pula pemerataan ekonomi di Aceh karena hanya pejabat dan pengusaha besar yang menikmati anggaran pembangunan.

“Ini bisa dilihat dari angka gini ratio Aceh berdasarkan data BPS, untuk tahun 2019 angka gini ratio Aceh 0,319, ini angka yang tinggi. Saat ini kondisinya angka gini ratio tinggi, tingkat kemiskinan juga tinggi, itu penyebab tidak ada pemerataan ekonomi dan menyebabkan angka kemiskinan tinggi,” kata Amri lagi.