Tukar Gagasan dengan Kampus Australia, UGM Angkat Isu Inklusi dan Keadilan Sosial Jelang Pemilu 2024

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) mengangkat isu inklusi dan keadilan sosial, terutama menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024, dalam konferensi dengan salah satu perguruan tinggi Australia, The University of Melbourne (Unimelb), yang diselenggarakan hari ini, Rabu (5/7/2023) dan esok Kamis (6/7/2023).

Dekan Fisipol UGM Wawan Mas'udi menyatakan, konferensi bertajuk "Indonesia & Australia in Conversation: Menghargai Demokrasi dan Keberagaman: Kesetaraan, Kepemimpinan dan Keadilan Sosial” ini merupakan peringatan sepuluh tahun kerja sama antara Fisipol UGM dan The Faculty of Arts, Unimelb.

"Ide utamanya adalah knowledge sharing (berbagi pengetahuan), mendengarkan satu sama lain, belajar dan kemudian membangun agenda-agenda baru, baik riset maupun aktivisme sosial untuk isu-isu yang kami diskusikan," ungkap Wawan di Balai Senat, Gedung Balairung, UGM, Rabu (5/7/2023).

Menurut Wawan, setiap penyelenggaraan konferensi bersama dengan Unimelb, pihaknya selalu memilih isu-isu spesifik sesuai dengan tantangan yang bersifat mendasar dan substantif.

"Sekarang, saya kira isu inklusi sosial, social justice (keadilan sosial) kan menjadi persoalan ya, bukan hanya soal elektoral kan, justru kami ingin membawa masuk isu-isu substantif ini dalam perdebatan," jelasnya.

Baca Juga: Jurusan UTBK SNBT 2023 Terfavorit di UGM dari Klaster Saintek dan Soshum

Wawan menilai, persoalan elektoral di Indonesia sudah mapan secara prosedural, akan tetapi ada beberapa isu yang belum bisa diselesaikan. 

"Misalnya inklusi dari kelompok-kelompok difabel atau disable group, kan mereka belum masuk, karena itu kan penting untuk mendorong sistem elektoral yang bisa memfasilitasi mereka," terangnya.

Selain itu, dekan sekaligus pengajar program studi Departemen Politik dan Pemerintahan ini juga menilai bahwa sistem elektoral di Indonesia masih berbasis pada figur dan popularitas, belum banyak menggali tentang ide atau program yang menjawab tantangan di masyarakat. 

"Misalkan untuk isu social justice (keadilan sosial -red), di antara calon yang sudah muncul, saya kira belum banyak yang berani speak up program-program soal social justice kan belum ada," tuturnya.

"Nah, kami ingin membawa itu, menjadikan ini sebagai mainstream dalam diskusi publik, bukan hanya soal popularitas atau figur," imbuhnya.

Nantinya, kata dia, hasil diskusi panel di dalam konferensi yang terbuka untuk umum ini akan dituangkan dalam bentuk conference dissemination (diseminasi konferensi) dan policy brief (ringkasan kebijakan).

"Policy brief akan kami koneksikan dengan pihak-pihak terkait, di pemerintahan maupun pihak-pihak lain yang berhubungan dengan isu ini," ujar peraih gelar doktor dari Unimelb ini. 

Ia pun berharap, kolaborasi antaruniversitas ini bisa saling membangun bentuk-bentuk kerja sama baru di masa depan.

"Kolaborasi antara universitas di Indonesia dengan universitas di Australia seharusnya semakin kuat, karena banyak isu yang menjadi sharing agenda," tuturnya.

Baca Juga: Sosiolog Politik UGM: Pemilu Kita Terjebak Rutinitas, Elite Politik Harus Keluar dari Zona Nyaman

Konferensi yang menghadirkan pembicara dari pihak pemerintah, jurnalis, serta peneliti dari Indonesia maupun Australia itu dilaksanakan secara langsung maupun secara dalam jaringan (daring) melalui Zoom meeting.

Terdapat enam panel yang akan diselenggarakan selama dua hari. Pada hari ini, Rabu (5/7/2023) terdapat tiga panel.