Kasus Buron Djoko Tjandra, Komisi III DPR Usulkan Buat Pansus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menyusul terbitnya surat jalan untuk buron kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Brigjen Prasetijo Utomo, dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bareskrim Polri.

Brijen Prasetijo Utomo dimutasi ke Mabes Polri  dan ditahan selama 14 hari ke depan, untuk mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan oleh Propam Polri. 

Dari pemeriksaan awal, lulusan Akpol tahun 1991 ini diketahui mengeluarkan surat jalan bagi Djoko Tjandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan.

Baca Juga: Hapus Red Notice Djoko Tjandra, IPW: Dosa Brigjen Nugroho Wibowo Lebih Berat dari Brigjen Prasetijo

Terkait terbitnya surat jalan Djoko Tjandra yang belakangan mulai terang, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengaku tidak tahu-menahu.

Jaksa agung justru menyoroti soal hilangnya red notice dari Interpol, padahal seharusnya red notice berlaku hingga Djoko Tjandra tertangkap.

Keluar masuknya Djoko Tjandra di Indonesia dengan leluasa untuk membuat sejumlah dokumen dan pengajuan peninjauan kembali atas kasusnya, menampar wajah penegakan hukum di Indonesia. 

Setelah geger penerbitan KTP nya, terbitnya surat jalan untuk Djoko Tjandra menggelinding makin jauh, setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, menyerahkan foto "surat jalan" ke komisi III DPR, Selasa lalu.

Baca Juga: Teken Surat Jalan Djoko Tjandra, Brigjen Polisi Dicopot

Dalam surat jalan itu, termuat data perjalanan Djoko Tjandra sebagai konsultan, dan terbang menggunakan pesawat dari Jakarta menuju Pontianak bertanggal 19 Juni 2020 dan kembali ke Jakarta bertanggal 22 Juni 2020.

Komisi III DPR menilai, lolosnya pembuatan paspor dan KTP untuk Djoko Tjandra melibatkan sejumlah orang dan instansi dan berencana membuat pansus untuk mengungkap peristiwa ini.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, telah melempar wacana untuk mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor dengan melibatkan Kejaksaan, Polisi, KPK, Kemenkumham, dan Kemendagri. 

Hingga kini Djoko Tjandra dan belasan koruptor kakap lainnya masih melenggang bebas, tak tersentuh hukum di Indonesia.