Muhadjir Sempat Bersitegang dengan Anies Baswedan soal Data Bansos, Begini Ceritanya

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)" ujar Muhadjir. 

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," lanjut dia.

Baca Juga: Soal Bansos, Mensos: Luar Jabodetabek Dapat Bantuan Tunai bukan Sembako

Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double. 

Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.  

Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk. Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos. 

"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.

Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos. 

Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos. 

"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur. Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir. 

Baca Juga: Data Penerima Bansos Masih Bermasalah, Jokowi Minta Dibuka Secara Transparan

Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.