Severity: Notice
Message: Undefined property: stdClass::$iframe
Filename: libraries/Article_lib.php
Line Number: 241
Backtrace:
File: /var/www/html/frontendv2/application/libraries/Article_lib.php
Line: 241
Function: _error_handler
File: /var/www/html/frontendv2/application/controllers/Read.php
Line: 85
Function: gen_content_article
File: /var/www/html/frontendv2/index.php
Line: 314
Function: require_once
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eriko Sutarduga menanggapi kabar Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok yang akan menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina.
Menurut Eriko, rekam jejak ahok yang pernah menjadi narapidana bukanlah penghambat.
Sebagai kader yang dibanggakan Ahok dirasa memiliki kesempatan yang seimbang dengan dipilihnya sebagai petinggi di BUMN atas restu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Kami ikuti aturan yang berlaku. Pak Ahok kan bukan soal korupsi. Ini soal masa lalu yang harus dijelaskan lebih lanjut. Dia sudah lakukan yang terbaik dan wajar diberikan kesempatan,” ujar Eriko, di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Eriko melanjutkan, pihak PDIP akan melepas Ahok jika benar-benar dipilih di BUMN dan mundur dari PDIP.
“Kami akan dukung sepenuhnya karena hal itu sebagai perhargaan dari partai untuk negara,” tutur Eriko
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengungkapakan bahwa ada banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam mengangkat seseorang atau pun Ahok menjadi pejabat.
"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," ujar Syarief.
Syarief mencontohkan, dalam pemilihan kepala daerah saja ada wacana eks narapidana korupsi dilarang maju pilkada.
Seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menunjuk pejabat negara.
"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimana pun, tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," tutur Syarief.
Syarief enggan menegaskan sikap Demokrat apakah menerima atau menolak terkait rencana pemerintah menujuk Ahok sebagai pimpinan di BUMN itu.
Ia hanya menekankan bahwa memilih pejabat harus memenuhi sejumlah pertimbangan.
"Kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu," kata Syarief yang juga Wakil Ketua MPR RI.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.