Demo Tolak Pengesahan UU TNI di Surabaya Sempat Ricuh, Polisi Kerahkan Water Canon

JAKARTA, KOMPAS.TV - Demo tolak pengesahan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (24/3/2025), sempat diwarnai kericuhan di sore hari. 

Demo digelar oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan warga sipil. Aksi ini berlangsung damai sampai sekitar pukul 16.00 WIB. 

Namun, setelah itu, terjadi kericuhan setelah diduga adanya beberapa lemparan ke dalam pagar Gedung Grahadi, menurut keterangan jurnalis KompasTV di lokasi, Kyka Madona, dan pantauan dari Breaking News KompasTV. 

Sempat juga ada petasan yang dinyalakan pada saat aksi berlangsung. 

Di sisi lain, aparat keamanan mulai menyemprotkan air melalui water canon kepada pendemo untuk membubarkan mereka.

Hingga sekitar pukul 17.00 WIB, massa aksi masih bertahan di lokasi. 

Sejumlah peserta melakukan perlawanan dengan meneriakkan yel-yel dan melemparkan sejumlah barang ke arah aparat keamanan yang berjaga. 

Salah seorang peserta aksi tampak memanjat tiang, kemudian merusak CCTV yang ada di depan Gedung Grahadi.

Demo tolak UU TNI di Surabaya hari ini membawa 8 tuntutan, yaitu:

1. Menolak revisi UU TNI
2. Menolak perluasan TNI di ranah sipil
3. Menolak perluasan TNI di ranah siber
4. Membubarkan komando teritorial
5. Menarik seluruh militer dari tanah Papua
6. Mengembalikan TNI ke barak
7. Merevisi UU peradilan militer
8. Mencabut TNI aktif dari jabatan sipil. 

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Pastikan Supremasi Sipil Tetap Berlaku dalam UU TNI

Menurut keterangan Kyka Madona di lokasi, sampai sekitar pukul 17.00 WIB, belum ada satu pun pihak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui para demonstran.

Pernyataan Demonstran

Koordinator BEM Nusantara Jatim Helmy Fadiansyah Fendy di lokasi mengungkapkan penyebab kericuhan. 

"Istilahnya kawan-kawan juga sudah lama memendam rasa kecewa, seperti bom waktu dari kawan-kawan masyarakat maupun mahasiswa juga, jadi yang mengakibatkan juga rasa tidak puas dari kawan-kawan, dari kawan-kawan instansi juga tidak menyambut baik kami, akhirnya terjadi seperti ini," kata Helmy kepada KompasTV. 

Ia menilai masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan undang-undang dan ada proses yang terkesan tergesa-gesa dan ditutup-tutupi.

"Jadi kan istilahnya mereka sebagai wakil rakyat mewakili kita, tapi mereka tidak mewakili kita sama sekali," ujar Helmy. 

Baca Juga: Publik Respons Negatif Revisi UU TNI, Pengamat: Prabowo Harus Turun, Serap Aspirasi Rakyat

Menurut dia, dalam demo sebelumnya, para mahasiswa sudah ditemui pihak DPR untuk menyuarakan keresahan, khususnya mengenai masalah yang lebih mendesak dibanding pengesahan UU TNI. 

Namun, pada demo hari ini, Helmy mengaku belum ada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menemui mereka.

Dia mengatakan, sesuai teknis lapangan (teklap), peserta aksi sepakat melakukan demo sampai pukul 18.00 WIB. 

"Namun kalau jam enam (petang) kita rasa belum puas, kita bakal ada gerakan selanjutnya," tutur Helmy.  

"Di hari yang beda," tambahnya ketika ditanyai kapan gerakan selanjutnya akan dilaksanakan.