Geruduk Rapat Revisi UU TNI di Hotel Berbintang, KontraS: Janggal, Seolah-olah Ada yang Dirahasiakan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tiga aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk sektor keamanan melakukan aksi protes saat rapat Panja Revisi Undang-Undang (UU) TNI berlangsung di Fairmont Hotel, Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

Mereka berusaha masuk ke ruang pertemuan yang terletak di Ruby 1 dan 2 untuk menyuarakan penolakan terhadap pembahasan revisi tersebut.

Salah satu aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, mengenakan pakaian serba hitam saat mencoba menerobos masuk. 

Dipantau dari tayangan program Sapa Indonesia Akhir Pekan di KompasTV, Minggu (16/3/2025) pagi, namun, upayanya terhenti ketika dua staf berpakaian batik menghadangnya. Ia bahkan sempat terdorong hingga jatuh ke lantai sebelum bangkit kembali. 

"Woi, anda mendorong, teman-teman, bagaimana kita kemudian direpresif," serunya.

Andrie bersama dua aktivis lainnya kemudian melanjutkan protes mereka di depan pintu rapat yang telah tertutup rapat. Dengan suara lantang, mereka menyerukan agar pembahasan RUU TNI dihentikan. 

Baca Juga: Pintu Digedor! KontraS Protes Langsung Depan Ruang Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

"Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dwifungsi ABRI," teriaknya. "Hentikan pembahasan dwifungsi RUU TNI, hentikan, hentikan bapak ibu," lanjutnya.  

"Kami meminta dihentikan karena prosesnya dilakukan secara diam-diam dan tertutup," ujarnya lagi.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan lokasi pembahasan di hotel mewah sebagai bentuk rendahnya transparansi dalam perumusan kebijakan yang berdampak luas. 

Kepada KompasTV, Andrie menyebut pihaknya melakukan aksi ini merupakan dari upaya mengingatkan DPR agar tidak terburu-buru mengrevisi UU tersebut.

"Kamis lalu kami mendapatkan informasi bahwa akan ada rapat yang berlangsung selama tiga hari selama hari libur, Jumat hingga hari ini. Itu pun kami mendapatkan informasi dari rekan Jurnalis."

"Tidak ada keterbukaan dari pihak DPR maupun pemerintah terhadap proses registrasi yang sedang berlangsung. Kami meminta DPR untuk menunda pembahasan revisi UU TNI, karena kami menilai subsanti yang sedang dibahas itu sangat bermasalah dan tidak mampu menjawab upaya reformasi institusi militer berdasarkan reformasi sektor keamaanan," kata Andrie dikutip dari tayangan Sapa Indonesia Akhir Pekan, Minggu (16/3) pagi.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil: Revisi UU TNI Masih Berpotensi Mengembalikan Dwi Fungsi dan Militerisme

Andrie mengungkapan, pembahasan RUU TNI di salah satu hotel tersebut seolah-seolah menyembunyikan sesuatu. Ia mengingatkan, dalam proses registrasi harus ada asas keterbukaan. 

"Kami melihat itu janggal, seolah-olah itu ada yang disembunyikan, seolah-olah ada yang dirahasiakan, padahal yang perlu diingat dalam proses pembentukan registrasi harus ada asas keterbukaan," lanjut Andrie yang juga selaku Ketua Divisi Hukum KontraS.

"Dan hingga detik ini kamis belum mendapatkan naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang semestinya itu dibuka ke publik," ujarnya.