Instruksi Megawati Soal Retret PDIP, Pengamat: Mempertegas Diskursus Petugas Partai

JAKARTA, KOMPAS.TV – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kader menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang dinilai mempertebal diskursus "petugas partai".

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menjelaskan langkah dari Megawati itu semakin menegaskan anggapan bahwa pejabat publik dari PDIP sepenuhnya tunduk pada keputusan partai.

“Ini akan menebalkan satu diskursus bahwa pejabat-pejabat publik yang dimiliki PDIP adalah mereka yang menjadi petugas partai dan tidak berani menentang fatsun (sopan santun) politik yang sudah disampaikan ketua umum mereka, Megawati Soekarnoputri. Kan itu yang mengemuka satu dua hari ini,” ujar Adi Prayitno dalam program Kompas Petang, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga: Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang | PELANTIKAN KEPALA DAERAH

Menurut Adi, kegiatan seperti retret kepala daerah seharusnya bertujuan untuk membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. 

Dalam konteks ini, sekat-sekat kepartaian seharusnya mulai dihilangkan setelah pejabat terpilih menduduki posisi mereka.

“Padahal secara persamaan, kalau retret itu adalah bagaimana membangun sinergitas antara pemimpin pusat dengan pemimpin daerah—gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam konteks itu, siapa pun saya kira dalam konteks sudah menjadi pejabat publik, sekat-sekat persoalan partai, pilihan politik yang berbeda, mestinya sudah mulai harus dihilangkan,” jelasnya.

Namun, ia juga memahami bahwa dalam realitas politik, pejabat yang berasal dari PDIP tetap memiliki identitas sebagai pengurus partai, sehingga sulit untuk benar-benar memisahkan antara kepentingan pemerintahan dan kepentingan partai.

“Tapi di saat yang bersamaan, gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih ini, melekat pada diri mereka sebagai pengurus partai. Agak repot memang mengondisikan seperti itu,” imbuh Adi.

Adi juga mengkritisi adanya kesan bahwa retret yang diselenggarakan pemerintah pusat justru dijadikan alat untuk menguji loyalitas politik.

“Jadi toh kalaupun ada acara pemerintahan, itu sebenarnya sifatnya lebih sinergis ya dan membangun komunikasi yang intens. Tidak dalam konteks itu diwajibkan, seakan-akan kalau tidak ikut retret itu dianggap pembangkang,” katanya.

Lebih lanjut, Adi menekankan bahwa tanggung jawab utama kepala daerah seharusnya lebih kepada konstituen yang telah memilih mereka dalam Pilkada, bukan semata-mata kepada partai politik yang mengusung mereka.