9 Februari Hari Pers Nasional 2025: Ini Penjelasan Tema, Logo, dan Filosofinya

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diperingati pada hari ini, Minggu, 9 Februari. Peringatan ini menjadi momen penting bagi insan pers di seluruh Indonesia, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Sebagai bagian dari perayaan, PWI telah menetapkan tema resmi dan logo HPN 2025. Tema ini mencerminkan peran strategis pers dalam mendukung ketahanan pangan dan kemandirian bangsa.

Lantas, apa tema Hari Pers Nasional 2025 dan makna filosofinya?

Tema Hari Pers Nasional 2025

Hari Pers Nasional 2025 mengusung tema "Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa". 

Tema ini menegaskan peran strategis pers dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan berbasis inovasi dan kearifan lokal.

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch menekankan tugas pers dalam ketahanan pangan sudah ada sejak Kongres PWI pertama di Solo pada 1946.

Baca Juga: HPN 2025 Kalsel, Kawal Pers Nasional dari Penumpang Gelap, Panitia HPN Undang Menteri Meutya Hafid

Melalui pemberitaan dan edukasi kepada masyarakat, pers berperan dalam menyosialisasikan program pemerintah terkait ketahanan pangan agar dapat dipahami dan diterapkan secara luas.

Selain tema utama, HPN 2025 juga memiliki sub tema "Kalsel Gerbang Logistik Kalimantan", yang merefleksikan peran strategis Kalimantan Selatan dalam pengembangan kawasan dan logistik di pulau Kalimantan.

Provinsi ini juga ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan HPN 2025.

Logo Hari Pers Nasional 2025

Hari Pers Nasional 2025 juga dirayakan dengan peluncuran logo resmi yang diterbitkan oleh PWI. Logo ini menggambarkan kearifan lokal Kalimantan, yang menjadi tuan rumah acara puncak HPN 2025.

Logo HPN 2025 dapat diunduh melalui situs resmi PWI. Untuk kemudahan, Anda dapat langsung mengaksesnya melalui tautan di bawah ini:

>>>> KLIK DI SINI

Baca Juga: Tantangan Dunia Pers dan Upaya Dewan Pers Meningkatkan Ekosistem Jurnalisme

Filosofi Logo HPN 2025

Menurut penjelasan di laman PWI, logo HPN 2025 menampilkan bekantan yang mengenakan laung (ikat kepala khas Banjar) dan pakaian adat Banjar yang terbuat dari beludru.

Setiap elemen dalam logo Hari Pers Nasional 2025 memiliki makna dan filosofi yang mendalam, yaitu:

• Laung atau ikat kepala merupakan simbol tradisional pria Banjar.
• Pakaian adat dari bahan beludru mencerminkan kemewahan budaya lokal.
• Motif galung pancar matahari pada baju melambangkan keteguhan, kebaikan, dan keberuntungan.
• Motif naga dan kelabang pada baju mencerminkan kekuatan dan keberuntungan.
• Kepala Sabuk Intan yang dikenakan ikon bekantan merupakan representasi alam Kalimantan Selatan.
• Seikat padi di tangan kiri melambangkan peran pers sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan.
• Pena di tangan kanan menggambarkan keteguhan insan pers dalam menjunjung tinggi kebebasan, kecerdasan, kreativitas, dan profesionalisme.

Sejarah dan Perkembangan Hari Pers Nasional

Dilansir Antara, Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam perjalanan bangsa. 

Tanggal ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985.  

Keputusan tersebut menegaskan, pers nasional memiliki sejarah perjuangan panjang serta peran penting dalam pembangunan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Baca Juga: Organisasi Pers Bentuk Koalisi Advokasi Jurnalis

HPN diselenggarakan setiap tahun di berbagai ibu kota provinsi secara bergantian, melibatkan insan pers, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah.

Perayaan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pers, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan nasional.  

Sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden, gagasan tentang HPN pertama kali muncul dalam Kongres ke-28 PWI di Padang, Sumatera Barat, pada 1978.

Para insan pers merasa perlunya satu hari khusus untuk memperingati kontribusi pers terhadap bangsa.  

Pada 19 Februari 1981, dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, gagasan tersebut disepakati dan diajukan kepada pemerintah. Setelah berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.  

Sepanjang sejarahnya, pers Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembungkaman di era kolonialisme, pembatasan kebebasan pers di masa Orde Baru, hingga tantangan independensi di era reformasi. 

Peringatan HPN menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga kebebasan dan profesionalisme jurnalistik dalam mencerdaskan masyarakat.  

Meski telah menjadi perayaan nasional, HPN tidak luput dari kritik. Pada 7 Desember 2007, sekelompok penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia sebagai bentuk protes terhadap HPN yang dianggap sebagai warisan Orde Baru. 

Deklarasi ini berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, bertepatan dengan hari pemakaman Tirto Adhi Soerjo, pelopor jurnalisme di Indonesia.  

Sebagian pihak juga mengusulkan agar HPN disesuaikan dengan tanggal terbit surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907, yang dianggap sebagai tonggak awal pers nasional. 

Sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan kompromi dengan menjadikan Januari sebagai Bulan Pers Nasional, sementara perayaan puncak tetap pada 9 Februari.  

Pada 16 Februari 2017, muncul wacana menetapkan 7 Desember sebagai Hari Jurnalis Indonesia.

Usulan ini didorong oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebagai alternatif bagi jurnalis yang menganggap HPN masih memiliki keterkaitan dengan masa lalu.  

Hari Pers Nasional memiliki arti penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan mengawal kebijakan pemerintah.  

Meski menuai perdebatan, HPN tetap menjadi ajang refleksi bagi insan pers untuk terus memperjuangkan kebebasan, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa. 

Baca Juga: Koalisi Organisasi Pers Sebut Harus Jaga Demokrasi dari Krisis Konstitusi dan Ancaman Oligarki