9 Februari Hari Pers Nasional 2025: Ini Penjelasan Tema, Logo, dan Filosofinya

Tanggal ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) PWI dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985.  

Keputusan tersebut menegaskan, pers nasional memiliki sejarah perjuangan panjang serta peran penting dalam pembangunan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Baca Juga: Organisasi Pers Bentuk Koalisi Advokasi Jurnalis

HPN diselenggarakan setiap tahun di berbagai ibu kota provinsi secara bergantian, melibatkan insan pers, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah.

Perayaan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pers, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan nasional.  

Sebelum ditetapkan melalui Keputusan Presiden, gagasan tentang HPN pertama kali muncul dalam Kongres ke-28 PWI di Padang, Sumatera Barat, pada 1978.

Para insan pers merasa perlunya satu hari khusus untuk memperingati kontribusi pers terhadap bangsa.  

Pada 19 Februari 1981, dalam sidang ke-21 Dewan Pers di Bandung, gagasan tersebut disepakati dan diajukan kepada pemerintah. Setelah berbagai pertimbangan, pemerintah akhirnya menetapkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional.  

Sepanjang sejarahnya, pers Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembungkaman di era kolonialisme, pembatasan kebebasan pers di masa Orde Baru, hingga tantangan independensi di era reformasi. 

Peringatan HPN menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga kebebasan dan profesionalisme jurnalistik dalam mencerdaskan masyarakat.  

Meski telah menjadi perayaan nasional, HPN tidak luput dari kritik. Pada 7 Desember 2007, sekelompok penulis muda mendeklarasikan Hari Pers Indonesia sebagai bentuk protes terhadap HPN yang dianggap sebagai warisan Orde Baru. 

Deklarasi ini berlangsung di Gedung Indonesia Menggugat, bertepatan dengan hari pemakaman Tirto Adhi Soerjo, pelopor jurnalisme di Indonesia.  

Sebagian pihak juga mengusulkan agar HPN disesuaikan dengan tanggal terbit surat kabar Medan Prijaji pada Januari 1907, yang dianggap sebagai tonggak awal pers nasional. 

Sejarawan Asvi Warman Adam mengusulkan kompromi dengan menjadikan Januari sebagai Bulan Pers Nasional, sementara perayaan puncak tetap pada 9 Februari.  

Pada 16 Februari 2017, muncul wacana menetapkan 7 Desember sebagai Hari Jurnalis Indonesia.

Usulan ini didorong oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) sebagai alternatif bagi jurnalis yang menganggap HPN masih memiliki keterkaitan dengan masa lalu.  

Hari Pers Nasional memiliki arti penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers berperan dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan mengawal kebijakan pemerintah.  

Meski menuai perdebatan, HPN tetap menjadi ajang refleksi bagi insan pers untuk terus memperjuangkan kebebasan, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistiknya demi kepentingan masyarakat dan bangsa. 

Baca Juga: Koalisi Organisasi Pers Sebut Harus Jaga Demokrasi dari Krisis Konstitusi dan Ancaman Oligarki