Kompas TV nasional politik

Ketua DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Kasus Penembakan 5 WNI di Malaysia

Kompas.tv - 30 Januari 2025, 14:21 WIB
ketua-dpr-desak-pemerintah-serius-tangani-kasus-penembakan-5-wni-di-malaysia
Ketua DPP PDI Perjuangan atau PDIP Puan Maharani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/11/2023). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV)
Penulis : Fadel Prayoga | Editor : Desy Afrianti

JAKARTA, KOMPAS TVKetua DPR RI Puan Maharani meminta agar kasus penembakan terhadap lima warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia tidak terulang kembali.

Ia mendesak aparat penegak hukum bersama kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), untuk menangani kasus penembakan lima WNI oleh aparat Malaysia secara serius.

"Melindungi WNI yang menjadi korban dan memitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali," ujar Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Baca Juga: Presiden Prabowo: RI-Malaysia Sepakat Tertibkan Masalah Tenaga Kerja | WNI DITEMBAK

Puan menegaskan bahwa komisi terkait di DPR akan segera memanggil Kementerian P2MI untuk membahas dan menindaklanjuti kasus ini.

"Komisi terkait tentu akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi kasus ini," katanya.

Sebelumnya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono mengomentari masalah pekerja migran Indonesia nonprosedural yang masih menjadi persoalan tersendiri. 

"Ini memang masalah yang boleh dikatakan klasik ya, dari tahun ke tahun selalu terjadi dan menjelang hari raya Idulfitri serta menjelang hari raya Iduladha, itu akan banyak warga kita yang kembali ke Indonesia melalui jalur tikus," katanya dalam program Sapa Indonesia Malam KompasTV, Rabu (29/1/2025). 

Menurutnya, pekerja migran nonprosedural sengaja memilih jalur tikus untuk menghindari blacklist atau daftar hitam.

Baca Juga: Detik-Detik Jenazah WNI Korban Penembakan Aparat di Malaysia Tiba di Pekanbaru | WNI DITEMBAK
 
"Kalau mereka tidak memiliki dokumen, maka akan ditangkap, oleh sebab itu mereka memilih jalur yang ilegal ini," kata Hermono. Padahal, menurut Hermono, prosedur resmi yang harus dilakukan tidak susah. 

"Kalau kita lihat apakah prosedurnya susah, sebetulnya tidak juga, jadi ini lebih disebabkan kurangnya edukasi terutama oleh daerah-daerah asal, di desa, ini yang saya kira perlu diperkuat," jelasnya. 




Sumber : Kompas TV

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE



BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x