JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu penguatan di sektor hukum.
Menurut dia, berbagai lembaga hukum di Indonesia kini sedang menjadi sorotan dalam hal pengungkapan kasus.
Misalnya, seperti kasus suap di Mahkamah Agung (MA) dan Penyidik Kejaksaan Agung penemuan uang hampir Rp1 triliun di rumah eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Baca Juga: Kasus Mutilasi Wanita dalam Koper di Ngawi: Ayah Korban Minta Pelaku Dihukum Mati
Kemudian, kasus korupsi Timah yang menyeret nama pengusaha Harvey Moeis dan merugikan keuangan negara hingga Rp300 triliun.
Namun, Rudianto menyesalkan setelah kasus-kasus tersebut mencuat, tindak lanjutnya terkesan kurang maksimal.
“Tapi setelah itu kan kadang-kadang alurnya terkesan tidak diperluas ya kan?” kata Rudianto kepada wartawan, Rabu (29/1/2025).
“Kita mau kasus-kasus ini dibongkar siapapun yang terlibat dibingkai dan bagaimana ada uang kembali ke negara, penyelamatan kerugian negaranya masuk ke negara, itu yang kita harapkan sebenarnya,” imbuhnya.
Menurut dia, awalnya penegakan hukum sudah baik, tapi dalam pengungkapan kasus untuk menyeret aktor-aktor lainnya terkesan melempem.
Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas antar penegak hukum agar kinerjanya lebih menonjol.
"Kalau ditanya belum on the track atau sudah on the track, awal-awal kita melihat on the track ya,” ujarnya.
Baca Juga: Kepuasan Publik Atas Kerja Prabowo-Gibran di Bidang Hukum 72,1 Persen, Terendah dari Bidang Lain
Meski pemerintahan saat ini terlihat berkomitmen dalam penegakan hukum, ia menilai masih diperlukan penguatan dan optimalisasi agar proses penegakan hukum berjalan dengan efektif dan sesuai harapan masyarakat.
“Supaya betul-betul penengakan hukum ini jalan lurus. Kira-kira begitu,” katanya.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.