DPR Harap Kekurangan pada Makan Bergizi Gratis Segera Diperbaiki, Imbau Lapor jika Ada Penyelewengan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai kebangktan Bangsa, Arzeti Bilbina berharap agar kekurangan yang ada pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat segera diperbaiki.

Mengutip keterangan tertulis Arzeti, Rabu (8/1/2025), ia meminta agar evaluasi dan pengawasan Program MBG terus dilakukan.

Hal itu bertujuan untuk menjaga kualitas program MBG dari proses penyediaan bahan hingga penyajian di lapangan.

“Kita berharap proses pengawasan dan evaluasi program MBG yang telah berjalan terus dilakukan agar kualitas program sesuai dengan tujuan awal,” jelasnya.

Baca Juga: Agar Tak Jadi Ladang Korupsi, Komisi IV DPR Sebut Pengelolaan Makan Bergizi Gratis Harus Transparan

“Berbagai kekurangan baik dari sisi kecukupan gizi maupun variasi hidangan harus segera diperbaiki,” imbuh Arzeti.

Menurutnya, program MBG yang saat ini berjalan secara bertahap di sejumlah daerah bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, utamanya anak di usia sekolah.

“Secara umum program ini berjalan dengan relatif baik meski di sana sini masih ada kekurangan yang masih dalam batas kewajaran. Hanya saja kekurangan ini harus segera diperbaiki karena MBG merupakan program yang menjadi unggulan dari Presiden Prabowo,” ungkapnya.

Ia lalu menyebut beberapa kekurangan yang ada, di antaranya terkait tidak adanya susu, variasi lauk yang tidak menarik untuk usia anak, hingga kesiapan dapur yang belum sepenuhnya sempurna.

Sejumlah kekurangan tersebut, kata dia, harus menjadi catatan bagi Badan Gizi Nasional agar segera dilakukan perbaikan.

“Jika perlu Badan Gizi Nasional menyediakan call center untuk menerima masukan dan laporan masyarakat terkait pelaksanaan MBG di berbagai daerah,” katanya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat  melapor jika menemukan penyelewenangan dalam pelaksanaan MBG.

Laporan tersebut dapat disampaikan ke pihak sekolah, Dinas Pendidikan atau ke Komisi IX DPR RI.

"Laporan akan kami tindaklanjuti dengan melakukan investigasi dan jika diperlukan, akan mengambil tindakan tegas," pungkasnya.

Baca Juga: Pengelola Kantin Sekolah Khawatir Omzet Turun karena Makan Bergizi Gratis

Diketahui, program MBG dimulai pada Senin (6/1/2025) di 26 provinsi.

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, program ini belum bisa dibagikan ke tiga juta orang seperti target awal pada hari pertama. Sebab, program ini dilakukan secara bertahap.