JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo meminta KPK dan Kejaksaan turut terlibat dalam pengawasan penyelenggaraan haji.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat koordinasi dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa (7/1/2025) pagi.
Salah satu alasan perlunya aparat penegak hukum dalam pengawasan haji adalah temuan Pansus Haji terkait penyelenggaraan haji yang tak sesuai.
Dalam rapat koordinasi, dirinya juga meminta pemerintah untuk melobi pemerintah Arab Saudi terkait kuota pengawas haji.
Dasco menilai potensi manipulasi kuota perlu untuk diwaspadai.
Baca Juga: Sah! Biaya Haji 2025 Turun Jadi Jemaah Bayar Rp 55,4 Juta
#arabsaudi #kuotahaji #haji #kpk #jaksa
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.