Ramai Soal Tudingan 'Partai Cokelat' di Pilkada Serentak, Begini Respons PKB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, angkat bicara terkait tudingan politisi PDI Perjuangan mengenai Partai Cokelat yang merujuk pada dugaan keterlibatan aparat dalam Pilkada Serentak 2024.

Wamendagri menyebut hingga kini tidak ada pola kecurangan terstruktur dan sistematis, serta meminta setiap pihak yang melontarkan aduan harus membuktikan dengan data agar bisa ditindaklanjuti dengan proses hukum.

Peneliti Poshdem Universitas Andalas, Feri Amsari, melontarkan kritik keras terhadap kepolisian.

Feri menegaskan dugaan adanya Partai Cokelat merusak marwah kepolisian, yang semestinya fokus pada tugas kepolisian, yakni mengabdi kepada masyarakat.

Sebelumnya, PDI Perjuangan menuding keterlibatan anggota Polri dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, menyebut ada anggota Polri yang disebut sebagai Partai Cokelat atau Parcok, yang ikut cawe-cawe dalam Pilkada di sejumlah wilayah.

Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto, juga menyebut nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai sosok di balik Partai Cokelat ini.

Menanggapi hal itu, Jokowi meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan. Jokowi juga menyarankan pihak yang merasa keberatan agar melaporkan masalah itu ke Bawaslu atau membawanya ke Mahkamah Konstitusi RI.

Sementara itu, terkait aduan masyarakat soal narasi Partai Cokelat dari anggota DPR Fraksi PDI-P, Yulius Setiarto, Mahkamah Kehormatan Dewan mengundang pengadu dan teradu untuk klarifikasi.

Baca Juga: MKD Sidang Anggota DPR Fraksi PDIP Yulius Setiarto Soal 'Partai Cokelat'

#partaicoklat #pdip #politik