[FULL] Anggota DPR Tantang Polisi Audit Pembuatan SIM dan STNK

JAKARTA, KOMPAS.TV - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Korps Lalu Lintas (Korlantas) sempat menyinggung perihal perpanjangan SIM, STNK, dan Pajak Kendaraan Bermotor/Bermobil (PKB) yang membebankan masyarakat.

Salah satunya, anggota Komisi III Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, yang menganggap bahwa perpanjangan SIM hanya bikin warga perlahan-lahan mati.

Benny turut menyinggung perpanjangan SIM yang membuat rakyat kecil semakin terbebani.

Misalnya, warga NTT yang ingin membuat SIM harus pergi ke Kupang sebab terkadang mesin perpanjang SIM di kabupaten rusak.

Benny juga menyarankan kepada Korlantas untuk melakukan audit terkait perpanjang SIM, STNK, dan PKB. Termasuk kepada para pengusaha yang mencetak kartu SIM.

“Oleh karena itu, saya ingin diaudit berapa banyak SIM yang diterbitkan? Berapa banyak SIM yang diperpanjang? Berani nggak diaudit? Belum lagi audit perusahaan yang mencetak SIM itu,” kata Benny dalam RDP bersama Korlantas, Rabu (4/12/2024).

Baca Juga: [FULL] Komisi III DPR RI Cecar Kapolrestabes Semarang soal Kasus Polisi Tembak Siswa SMK