KPK Pastikan Larangan ke Luar Negeri terhadap Sahbirin Noor Masih Berlaku

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor masih berlaku.

Penjelasan mengenai masih berlakunya larangan ke luar negeri itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Minggu (17/11/2024).

"Larangan ke luar negeri masih berlaku," kata dia.

Ia menegaskan bahwa gugurnya status tersangka terhadap Sahbirin tidak memengaruhi pemberlakuan larangan keluar negeri tersebut.

"Tidak terpengaruh (praperadilan)," imbuhnya.

Baca Juga: KPK Bakal Panggil Sahbirin Noor terkait Kasus Suap meski Status Tersangka Gugur

Diketahui, KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin Noor sejak 7 Oktober 2024 dan berlaku selama 6 bulan.

Pada Selasa (8/10), KPK mengumumkan penetapan status tersangka Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam kasus dugaan suap lelang proyek di Kalimantan Selatan.

Namun, Sahbirin Noor kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Gugaan praperadilan tersebut kemudian dikabulkan oleh hakim tunggal PN Jakarta Selatan Afrizal Hady dalam sidang putusan terkait dengan kasus dugaan suap lelang proyek.

Hakim memutuskan penetapan tersangka terhadap Sahbirin tidak sah dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, juga dinyatakan perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang.

"Menyatakan sprindik adalah tidak sah," kata hakim.

Pihak KPK melalui Tessa pun telah menanggapi putusan praperadilan tersebut, dan menyatakan akan mempelajari terlebih dulu putusan itu.

"KPK akan segera mempelajari risalah putusan tersebut untuk dipertimbangkan apa langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil," kata Tessa.

Meski demikian, pihaknya menyayangkan putusan PN Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan tersebut. Kendati demikian, pihak KPK akan tetap menghormati putusan hakim.

Ia menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Sahbirin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni penetapan tersangka minimal dua alat bukti.

Baca Juga: KPK Sebut Pengunduran Diri Sahbirin Noor sebagai Gubernur Kalsel Tak Pengaruhi Proses Hukum

"Dalam perkara yang bermula dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan tersangka pada tahap awal penyidikan dengan minimal dua alat bukti," ujarnya.

Sahbirin pun telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, dan surat pengunduran dirinya telah diterima  Presiden RI, Prabowo Subianto pada tanggal 13 November 2024.

Dalam suratnya, Sahbirin menyatakan mundur demi menjaga kondusivitas pemerintahan di Kalsel. Surat pengunduran diri itu telah disampaikan kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri.

Sahbirin juga mengungkapkan permohonan maaf dan berharap pembangunan di Kalsel tetap berjalan lancar.