Menanti Sikap Antikorupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran: Ikan Busuk dan Gurita Parpol

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan terus menelisik kasus korupsi kasus pencucian uang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kasus dugaan suap senilai Rp12 miliar untuk status wajar tanpa pengecualian (WTP) itu,  diduga melibatkan anggota BPK RI. Auditor negara ini, disebut minta uang untuk memuluskan status WTP Kementan terkait proyek food estate.

Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK disebut meminta uang senilai Rp12 miliar agar Kementerian Pertanian atau Kementan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meski SYL sudah divonis, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan tim penyidik masih akan memeriksa sejumlah pihak. Kemarin, Rabu (30/10/2024) sudah memeriksa Auditor Utama BPK Syamsudin. "Saksi didalami terkait dengan fakta persidangan terkait opini WTP Kementerian Pertanian," ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Syamsudin adalah bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka mantan Menteri Pertanian SYL, yang juga politikus Nasdem.

Baca Juga: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Perberat Hukuman SYL Jadi 12 Tahun Penjara, KPK Apresiasi

Dalam persidangan yang menghadirkan SYL sebagai terdakwa, Mei lalu, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan, Hermanto, membeberkan peran para anggota BPK. 

Hermanto mengaku mengetahui ada pemeriksaan BPK terhadap Kementan. 

Setelah itu, jaksa terus menggali hasil pemeriksaan BPK tersebut. Jaksa menanyakan apakah hasil pemeriksaan BPK meraih opini WTP atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

“Sepengetahuan saksi ya, apakah WTP atau WDP?” tanya Jaksa. 

“Sepengetahuan saya WTP ya,” jawab Hermanto.

Tak berhenti sampai di situ, Jaksa terus menggali proses WTP yang diraih Kementan tersebut. Hermanto pun dikonfirmasi sejumlah nama auditor yang melakukan pemeriksaan.

“Sebelum kejadian WTP, saksi ada kenal Haerul Saleh? Victor? Orang-orang itu siapa?” tanya Jaksa.

“Kenal, kalau Pak Victor itu auditor yang memeriksa kita,” kata Hermanto.

Baca Juga: DPR Sahkan 5 Anggota BPK Baru, Boyamin Akan Gugat ke MK terkait Orang Partai

“Kalau Haerul Saleh ini?” tanya Jaksa lagi.

“Ketua Akuntan Keuangan Negara (AKN) 4,” jawab Hermanto.

Haerul Saleh adalah mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra. Memang, BPK sudah lama diisi orang parpol. Terdahulu ada Ahsanul Qasasi yang juga anggota BPK dan sudah dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara. Ahsanul adalah mantan anggota DPR dari Partai Demokrat. Dipenjaranya orang BPK karena kasus korupsi melengkapi daftar lembaga negara yang tersangkut kasus tak terpuji itu.

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris menyebutkan bahwa partai politik (parpol) saat ini menjadi episentrum atau pusat korupsi di Indonesia. "Sampai saat ini parpol, sekali lagi mohon maaf, menjadi episentrum korupsi Indonesia," kata Syamsuddin di Kampus Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Bukan hanya itu, tiga pimpinan lembaga tinggi negara, ketua MK, ketua DPR, ketua DPD semua ditangkap KPK. Menurut dia, hal ini menjadi ironis karena partai politik seharusnya menjadi lembaga yang menyeleksi para pejabat publik baik melalui elektoral maupun nonelektoral.

Walaupun demikian, parpol yang melembaga atau yang sudah institusionalize, itu belum tentu menjamin parpol itu menjadi lebih demokratis, lebih bersih, lebih bebas korupsi, lebih akuntabel. Belum tentu," ujar Syamsuddin

Ikan Busuk dari Kepala

Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik Minggu (20/10/2024) bertekad untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan antikorupsi. Bahkan saat pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Prabowo secara khusus membahas isu antikorupsi bersama seluruh menteri dan wakil menteri (sebagian dari mereka para politikus). Hal itu disampaikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

Noel, sapaanya, menuturkan, saat pembekalan materi antikorupsi Prabowo menggunakan analogi "Ikan busuk dari kepalanya". Dari analogi itu Prabowo menegaskan bahwa baik atau buruknya suatu lembaga maupun negara akan berasal dari pemimpinnya. Prabowo sendiri adalah Ketua Umum Partai Gerindra. 

"Ada analogi yang disampaikan Pak Prabowo. Ikan itu kalau busuk dari kepalanya. Bukan dari badan dan buntut." "Dari kepalanya. Artinya apa? Kalau mau bersih itu dari kepalanya dulu pemimpinnya," kata Noel dilansir Kompas.com, Jumat (25/10/2024).

Kini tinggal menungu pembersihan "ikan busuk" dan gurita korupsi yang membelit partai politik.