Survei Litbang Kompas September 2024: Citra DPR Turun akibat Rencana Revisi UU Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hasil survei Litbang Kompas edisi September 2024 menunjukkan citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengalami penurunan dibandingkan survei edisi Juni 2024 sebesar 62,6 persen. Citra DPR pada survei terbaru Kompas berada di angka 58,2 persen.

Menurut Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti penurunan citra DPR diduga berkaitan dengan upaya merevisi Undang-Undang (UU) Pilkada jelang akhir Agustus 2024 lalu.

“(Penurunan citra) Bisa jadi karena rencana revisi UU Pilkada kemarin. Meskipun, akhirnya dibatalkan,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Baca Juga: Politikus PDIP soal Kabar Budi Gunawan Jadi Menteri Prabowo: Tidak Etis Bicara Nama saat Ini

Meski demikian, Rangga menyampaikan tren citra DPR periode 2019-2024 mengalami perbaikan selama 2020-2024. Dikutip dari Kompas.id, pada tahun 2019, citra DPR di bawah pimpinan Puan Maharani memang ada di titik terendah, yakni 38,8 persen.

Rendahnya citra DPR ketika itu, kata Rangga, ada kaitannya dengan pengesahan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai publik, ahli hukum, dan aktivis antikorupsi sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah dan upaya pemberantasan korupsi.

Rangga lebih lanjut menyampaikan, citra DPR juga pernah turun lantaran mengesahkan UU Cipta Kerja. Namun kemudian, pada periode Januari 2022, citra DPR kembali meningkat.

Baca Juga: PDI-P soal Komunikasi Megawati dengan Prabowo: Tidak Semua Tukar Pikiran antara Elite Ini Diumumkan

“Untungnya, DPR mampu membuktikan kinerjanya ke masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini tercermin dari peningkatan citra positif DPR yang relatif konsisten,” ujar Rangga.

Selanjutnya, Rangga mengatakan, tren pasang-surut citra DPR masih terus berlanjut hingga survei edisi September 2024. Menurut Rangga, citra DPR cenderung turun setiap muncul UU yang kontroversial dan naik saat publik merasa produk legislasi yang disahkan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi rakyat.