Menang Kasasi, Pihak Haris-Fatia Singgung Dugaan Konflik Kepentingan Luhut di Papua

"Terkait tabiat pejabat publik seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang melakukan kriminalisasi terhadap penelitian, pendapat, dan ekspresi yang sah, selain pada dasarnya seharusnya penuntutan tidak dapat dilakukan, maka merujuk pasal 314 KUHP, Luhut tidak lagi bisa melaporkan orang yang menyebut dia memiliki konflik kepentingan atau lebih khusus bermain tambang di Papua," jelasnya.

Tidak hanya Luhut, mereka juga menilai, seluruh pihak yang ada dan disebut dalam riset kajian cepat yang kemudian dikuatkan dalam putusan juga tidak dapat melakukan pelaporan pidana pasal penghinaan.

Terakhir, putusan MA tersebut, sudah semestinya menjadi yurisprudensi bagi Majelis Hakim di setiap tingkat pengadilan ketika mengadili kasus-kasus kriminalisasi terhadap para aktivis/pembela HAM maupun lingkungan hidup.

Berdasarkan catatan mereka, masih terdapat berbagai kasus kriminalisasi serupa.

"Seperti, Daniel Fritz Tangkilisan pejuang yang berupaya melestarikan Karimunjawa, Muhriyono seorang petani Pakel yang merebut lahannya karena dirampas pihak swasta hingga Sorbatua Siallagan seorang ketua masyarakat adat yang melawan perampasan tanah adat di Simalungun hingga kini masih terus memperjuangkan keadilan," ungkapnya.

Atas kasus-kasus tersebut sudah sepatutnya para Majelis Hakim yang mengadili kasus kriminalisasi aktivis/pembela HAM maupun lingkungan hidup agar berani memutus bebas sebagaimana dalam perkara Fatia dan Haris.

Diberitakan sebelumnya, MA menolak kasasi dari JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dalam kasus tuduhan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan.

Ditolaknya kasasi JPU oleh MA tersebut menguatkan vonis bebas terhadap Haris dan Fatia  pada putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus tersebut.

"Amar putusan: JPU, tolak," demikian bunyi amar putusan dikutip dari laman resmi Informasi Perkara MA, Rabu.

Baca Juga: Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Divonis Bebas, Mantan Penyidik KPK: Ini Kemenangan Demokrasi