Sekjen Gerindra: Menteri Profesional Tidak Berarti Nonpartai

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan komposisi kabinet zaken yang digagas oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Menurut dia, keberadaan menteri yang berasal dari kalangan profesional bukan berarti mengeliminasi kader partai politik (parpol) dalam jajaran pembantu presiden.

"Ya, kan profesional kan tidak harus, tidak berarti nonpartai. Artinya ada orang profesional, orang ahli, tapi dia bagian dari partai," kata Muzani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga: Sekjen Partai Gerindra Sebut Kementerian Era Prabowo-Gibran Ada yang Dipisah dan Digabung

Ia mengatakan banyak profesional yang ahli di berbagai bidang, tapi terafiliasi dengan parpol.

"Artinya ada dia memang ahli di bidangnya tapi dia secara politik terafiliasi oleh satu partai politik yang berkoalisi," katanya.

Ketika ditanya mengenai jumlah anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang, ia mengaku belum mengetahui. Muzani meminta publik menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

“Tidak tahu, saya terus terang tidak tahu. Coba aja nanti dilihat tunggu dari pengumuman yang dilakukan oleh beliau setelah dilantik,” katanya.

Sebelumnya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut parpol juga banyak diisi kalangan profesional. Oleh sebab itu, rencana pembentukan kabinet zaken oleh Prabowo, tak boleh mengeliminasi peran parpol.

"Menghadirkan zaken kabinet bukan berarti mengeliminir atau meminimalisir representasi partai. Karena sejatinya antara profesional dan partai tak saling trade off, malah share growth," kata Kamhar kepada wartawan, Minggu (15/9/2024). 

Baca Juga: Prabowo Subianto Akan Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan Jubir

Dia mengatakan figur profesional dari kader parpol juga memiliki integritas dan keahlian yang tak perlu diragukan. Karena, kata dia, parpol akan memberikan kader terbaiknya untuk duduk sebagai pembantu presiden.