Rano Karno Bantah Ada Kompromi PDIP-Istana di Pilkada Jakarta: Bagaimanapun Darah Pak Presiden Merah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon wakil gubernur Jakarta yang diusung PDI Perjuangan, Rano Karno,  membantah isu bahwa ada kompromi antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Joko Widodo di Pilkada Jakarta 2024. Rano menegaskan tidak ada kompromi apa pun terkait pencalonannya bersama Pramono Anung.

Rano pun menjelaskan mengenai kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPP PDI-P saat deklarasi calon kepala daerah pada Senin (26/8/2024) lalu. Menurutnya, kendati Anies sempat dirumorkan akan diusung PDI-P di Jakarta, tidak ada agenda untuk mengumumkan bakal calon gubernur Jakarta pada waktu itu.

Baca Juga: KPU Ingatkan Pramono Anung untuk Ajukan Cuti Saat Masa Kampanye Pilkada Jakarta

Pemeran utama film Si Doel Anak Betawi (1972) itu juga mengungkapkan bahwa penunjukkan Pramono Anung dan dirinya untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024 adalah perintah Megawati.

"Waktu Ibu (Megawati) bicara tentang Mas Pramono, saya juga tanya, 'Bu, maaf, apa Mas Pram mau?' '(Dijawab) Ini tidak kata tidak mau, ini hak prerogatif saya sebagai ketua umum, dan ini tidak ada diskusi, perintah. Jadi kalian berdua harus masuk di wilayah DKI Jakarta,'" kata Rano dalam program Kompas Petang Kompas TV, Kamis (29/8/2024).

"Tentang bagaimana saya dipilih bersama Mas Pram, tentu itu adalah keputusan Ibu sebagai ketua umum, dan kita sebagai petugas partai siap ditugaskan di mana saja."

Di lain sisi, kata Rano, restu Jokowi terhadap Pramono saat hendak mengikuti Pilkada Jakarta 2024 bukan sebagai bentuk kompromi. Menurutnya, respons Jokowi kemungkinan normatif mengingat kedekatan kedua tokoh tersebut.

"Biar bagaimanapun darah Pak Presiden itu masih darah merah, pasti akan ada, apa ya--walaupun mungkin kita ada sedikit gesekan, tapi mungkin secara nggak langsung, begitu beliau (Pramono Anung) laporan, pasti jawaban pertama pasti, 'Monggo, silakan maju,'" kata Rano.

Baca Juga: PDIP Usung Risma dan Gus Han di Pilkada Jatim 2024: Akan Bersih-Bersih di Pemerintahan