Kemenkes Upayakan Satu Apoteker Bisa Bina Beberapa Puskesmas untuk Atasi Ketersediaan Obat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI kini tengah mengusahakan agar satu apoteker bisa membina beberapa pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Rencana itu didasarkan dari sejumlah temuan kendala di lapangan. 

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, Kemenkes sedang melakukan Ekspose Transformasi Kesehatan, khususnya implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Puskesmas Sawit, Boyolali.

Pada kunjungan tersebut, ditemukan kendala pada mekanisme rujuk balik, salah satunya terkait pengadaan obat.

Sebagai contoh, untuk pasien diabetes, ketika pasien dirujuk balik ke puskesmas, maka obat diberikan oleh puskesmas. Namun, hal ini belum berjalan karena harus ada izin apoteker.

Baca Juga: Kemenkes Tegaskan Program Penyediaan Alat Kontrasepsi Hanya untuk Remaja Sudah Menikah

"Jadi, saya sudah menginstruksikan kepada tim dari Kemenkes untuk melakukan evaluasi, apakah dimungkinkan nanti surat izin praktek apoteker itu, satu apoteker mempunyai beberapa puskesmas binaan," kata Dante dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (9/8/2024). 

Menurut Dante, jika apoteker punya beberapa puskesmas binaan, kewajiban puskesmas untuk mengadakan obat nonkapitasi dari BPJS Kesehatan dapat terlaksana. 

Begitu pula dengan masalah lain, di mana setiap puskesmas di setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda.

Baca Juga: Kemenkes Gelar Program Residensi Dokter Spesialis yang Fokus pada Kesehatan Jiwa Dokter

"Masalahnya bisa kita bahas bersama melalui forum Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas). Nanti turunannya kita bahas di Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di setiap daerah," ungkap Dante. 

Mekanisme satu apoteker membina beberapa puskesmas merupakan salah satu upaya dari integrasi layanan primer (ILP). 

Ia menjelaskan, ILP penting diimplementasikan mengingat inflasi kesehatan jauh lebih tinggi daripada Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP).

Baca Juga: Kemenkes Sebut Tingkat Candu Judi Online Seperti Zat Adiktif, Sebabkan Gangguan Mental

Salah satu negara yang berhasil mengatasi inflasi kesehatan adalah Kuba karena melakukan upaya edukasi, promotif, dan preventif pada pelayanan kesehatan. Indonesia sedang melakukan strategi serupa melalui ILP.

"Kalau orang sudah diobati, mereka akan mengeluarkan biaya jauh lebih mahal daripada dicegah sebelum sakit," ucapnya. 

"Dengan demikian, edukasi dan promotif preventif harus ditekankan. Edukasi dan promosi kesehatan ini sudah tercakup dalam ILP," tandasnya.