PBNU Larang Pengurus Minta Dana ke Masyakatat untuk Kegiatan Organisasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melarang seluruh pengurus NU untuk mengutip iuran dari masyarakat, guna membiayai kegiatan organisasi.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan, pihaknya meminta agar pengurus tidak lagi mengutip iuran untuk kegiatan organisasi. Contohnya untuk pembangunan gedung kantor dan mengadakan acara.

"Semua kutipan atau sumbangan dari warga harus dikembalikan langsung kepada warga dalam bentuk sedekah, infak atau zakat melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (Laziznu)," kata Gus Yahya dalam konferensi pers usai rapat pleno di Jakarta, Minggu (28/7/2024). 

Ia menjelaskan, dalam rapat pleno juga diputuskan larangan untuk memberikan honor dalam bentuk apa pun kepada petugas PBNU yang dikirim untuk melaksanakan tugas organisasi.

Baca Juga: PBNU Berencana Bentuk Tim Khusus untuk Rebut Kembali PKB, Ingin Luruskan Sejarah

Gus Yahya menegaskan, semua pembiayaan untuk penugasan petugas tersebut akan ditanggung oleh PBNU.

"Jajaran pengurus di daerah dilarang memberikan apapun kepada mereka," ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

PBNU menggelar rapat pleno yang bertujuan menghasilkan keputusan untuk perbaikan kinerja PBNU. 

Hasil lain dalam pleno tersebut antara lain tentang pedoman penyelenggaraan organisasi, peraturan tentang pedoman penyelenggaraan konferensi atau forum-forum. 

Terdapat pula aturan tata cara pelantikan kepengurusan, pedoman pelarangan rangkap jabatan, peraturan terkait bantuan perjalanan penugasan dan pedoman kerja sama usaha.

Baca Juga: PBNU Berencana Bentuk Tim 5, Muhaimin Sebut PKB Bukan untuk NU Pribadi

Rapat pleno itu juga merumuskan rencana strategis NU sampai dengan 2027, yang akan dijabarkan dalam rencana strategis tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa serta badan otonom NU.

Gus Yahya menyebut, rapat pleno memutuskan strategi transformasi digital NU dengan bentuk penggabungan dalam satu platform digital untuk mendukung penyelenggaraan organisasi.

PBNU juga berencana membentuk akademi kepemimpinan nasional NU untuk kader-kader. 

Serta menghasilkan arahan untuk meneliti buku-buku narasi sejarah berdirinya NU di sekolah-sekolah di bawah NU, agar tidak menyimpang dari yang ditetapkan.

Baca Juga: Ketum PBNU Gus Yahya Minta Maaf 5 Aktivis NU Temui Presiden Israel: Ini Masalah Ketidaktahuan

"Ini harus dikoreksi dan saya kira menjadi kewajiban dari PBNU untuk meluruskan ini dan apabila ditemukan bahwa materi-materi ini kemudian dibawa masuk ke lembaga pendidikan NU, maka harus dicabut, ditarik," jelas Gus Yahya. 

Terkait hubungan antara NU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Yahya menyebut NU tidak hanya eksklusif teridentifikasi dengan PKB, mengingat banyak anggotanya yang juga menjadi bagian dari partai lain.