Ketua DPR Wanti-Wanti Pemerintah: Peretasan Pusat Data Nasional Jangan Terulang Kembali

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan keamanan siber negara. Hal ini setelah terjadi peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. 

Politikus PDIP itu mengatakan, pihaknya tak ingin melihat lagi adanya peretasan yang membuat data masyarakat menjadi bocor dan bisa diperjualbelikan oleh oknum. 

"DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut. Jangan sampai ini terulang kembali kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/7/2024). 

Baca Juga: Wapres Ma’ruf Amin Angkat Bicara Soal Pusat Data Nasional Diretas: Begitu Dahsyatnya

Puan mendesak pemerintah melakukan tindakan konkret terkait masalah tersebut. 

Ia berharap pusat data nasional bisa kembali pulih dalam waktu dekat. 

"Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali," katanya.

Sebelumnya, kelompok yang diduga meretas PDNS 2, Brain Cipher, mengaku akan memberikan sandi untuk membuka data-data yang terkunci ransomware kepada pemerintah.

Kelompok peretas ini mengaku akan memberikan kunci ransomware secara cuma-cuma.

Kelompok ini membuat pernyataan tentang peretasan PDNS 2 di sebuah forum darknet.

Mereka mengaku akan memberikan sandi data-data yang terkunci pada Rabu (3/7/2024) besok.

Pernyataan Brain Cipher diunggah ulang oleh perusahaan intelijen siber yang berbasis di Singapura, Stealth Mole di platform X, Selasa (2/7).

Dalam pernyataannya, Brain Cipher mengaku tidak memiliki motif politik dalam kasus peretasan PDN.

Kelompok ini mengaku sekadar menginginkan uang tebusan. Tetapi, kelompok tersebut mengaku akan memberikan kunci data-data yang terserang ransomware secara cuma-cuma.

Kelompok itu menginginkan pernyataan terima kasih dari pemerintah.

"Kami juga meminta pernyataan terima kasih secara terbuka dan penegasan bahwa kami mengambil kebijakan ini secara sadar dan independen," demikian pernyataan Brain Cipher yang diunggah ulang Stealth Mole.

"Apabila perwakilan pemerintah menganggap terima kasih ke peretas adalah hal yang salah. Anda bisa melakukannya secara tertutup di kantor," katanya.

Di tempat terpisah, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku, pihaknya telah menemukan unsur internal yang dianggap bersalah dalam serangan ransomware tersebut.

Unsur internal itu dinilai mengakitbatkan PDNS 2 dimasuki ransomware.

Hadi menyebut, terkait akan diproses secara hukum oleh Badan Siber dan Sandi Negara serta aparat yang berwenang.

Baca Juga: Peretasan Pusat Data Nasional, Hasto: Masalah Kedaulatan dan Harus Diselesaikan

“Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yang selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini,” kata Hadi dikutip Kompas.com, Senin (1/7).