Berkoalisi atau Jadi Oposisi, PKS Akan Tetap Berkomunikasi dengan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan tetap membangun komunikasi dengan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, baik nantinya memutuskan berkoalisi maupun menjadi oposisi.

Penjelasan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (1/5/2024).

"Apa pun keputusan yang diambil, PKS akan tetap membangun komunikasi dengan Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, baik berkoalisi maupun beroposisi," jelasnya.

Baca Juga: Soal Peluang PKS Gabung Pemerintahan, Gibran: Tunggu Jawaban Pak Prabowo

Pihaknya, lanjut Jazuli, juga akan tetap berkomunikasi dengan sejumlah partai politik (parpol) lain yang lolos dan masuk parlemen.

"Termasuk akan tetap berkomunikasi dengan parpol-parpol lain yang lolos dan masuk parlemen apa pun positioning PKS (baik oposisi maupun koalisi)," tambahnya.

Ia juga merespons sikap Partai Gelora yang menolak PKS bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Jazuli meminta agar keluarga besar PKS tidak terprovokasi dan tetap tenang.

"Kepada seluruh keluarga besar PKS, jangan terprovokasi oleh siapa pun, termasuk oleh pengamat. Tetap tenang serta santai saja," ujarnya.

Menurutnya, pihak yang bisa menentukan apakah PKS akan menjadi oposisi atau masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, bukan Partai Gelora atau partai lainnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora Mahfuz Sidik mengisyaratkan penolakan atas bergabungnya PKS dalam gerbong Prabowo-Gibran.

Menurutnya, selama ini PKS telah menunjukkan sikap politik dan ideologi yang berbeda dengan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Tuduh Suara Diambil Rekan Separtai, Caleg PKS Mengadu ke MK

“Pak Prabowo juga berulang-ulang menekankan keberlanjutan pembangunan agar capaian-capaian yang ada tidak berhenti lalu mulai dari nol lagi,” ujar Mahfuz kepada Kompas.com, Senin (29/4/2024).

“Sementara PKS juga terbuka menolak program strategis Presiden Joko Widodo, seperti IKN,” tambahnya.

Bahkan, kata dia, pada Pemilu 2024 lalu, PKS sudah berjanji akan menjadikan Jakarta tetap menjadi ibu kota.

Mahfuz berpendapat hal itu merupakan salah satu contoh PKS bertolak belakang dengan Prabowo-Gibran, maupun Jokowi.

“PKS pula yang sangat keras menolak Gibran dengan alasan anak haram konstitusi. Pikiran di balik ini adalah ketidakmauan PKS menerima rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo,” tutur dia.