Yusril Berpendapat Ada Potensi Chaos Jika 20 Oktober Belum Ada Presiden Baru: MK Takkan Ambil Risiko

JAKARTA, KOMPAS.TV  - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra menyebut jika hingga tanggal 20 Oktober 2024 belum ada Presiden RI terpilih, ada potensi terjadi chaos. Ia yakin Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan berani mengambil risiko sebesar itu.

"Mengambil contoh diskualifikasi dalam pilkada dan mencoba menganalogikannya dengan pilpres adalah hal yang tidak pada tempatnya,” kata Yusril kepada Kompas.com, Sabtu (20/4/2024) malam.

“Menyamakan hal yang tidak sama, tidak akan menjelaskan apa-apa. Pilkada itu didasarkan pada UU, sementara pilpres terkait langsung dengan pengaturan dalam konstitusi," tambahnya saat dimintai tanggapan tentang pernyataan tim hukum pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yang menganalogikan diskualifikasi pada pilpres dengan pilkada.

Baca Juga: Hakim MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres Besok, Area Gedung MK Disterilkan

Ia menambahkan, saat kepala daerah didiskualifikasi, bisa ditunjuk plt sampai terpilih kepala daerah definitif.

“Untuk presiden, tidak ada lembaga apapun, bahkan MPR yang berwenang menunjuk penjabat presiden atau memperpanjang masa jabatan presiden," sambungnya.

Ia kemudian menuturkan bahwa jika hingga 20 Oktober 2024 belum ada presiden baru, maka kevakuman pemerintahan bisa terjadi dan berpotensi menimbulkan chaos.

"MK tak akan berani mengambil risiko sebesar itu," ucap Yusril.

Dalam kesempatan itu, Yusril juga mengakui bahwa diskualifikasi paslon kepala daerah memang pernah terjadi.

"Misalnya di Boven Digoel dilakukan MK setelah ada putusan Bawaslu dan PTUN yang menyatakan calon tidak memenuhi syarat, namun tidak dipedulikan KPU.”

“Pilkada jalan terus dan akhirnya calon yang tidak memenuhi syarat terpilih. Maka MK menghentikan calon tersebut dengan cara mendiskualifikasinya," katanya.

Sedangkan, pada kasus Gibran yang ingin didiskualifikasi dari cawapres, menurutnya sangat berbeda dengan penggantian calon di level kepala daerah.

"Bahkan Anies ucapkan selamat pada Prabowo-Gibran atas pencalonannya. Baik Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud terlibat aktif dalam debat capres bersama Prabowo-Gibran dan ditonton jutaan rakyat melalui TV. Baru setelah kalah pilpres teriak-teriak Gibran tidak sah," jelas Yusril.

"Memang ada yang menolak keabsahan Prabowo-Gibran ke Pengadilan Negeri dan PTUN, tetapi yang mengajukannya pihak lain, bukan Anies maupun Ganjar," tambah dia.

Berdasarkan hal itu, Yusril berpendapat kemungkinan MK mendiskualifikasi Gibran sangat kecil.

Sebelumnya diberitakan Kompas.tv, Tim Hukum Anies-Muhaimin, Sugito Atmo Prawiro optimistis MK akan mendiskualifikasi calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dari pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau yang terkait fakta persidangan dan proses persidangan yang berjalan, saya sangat optimis bahwa ada potensi untuk diskualifikasi. Minimal itu diskualifikasi untuk cawapres nomor urut 2," ujar Sugito dalam sebuah diskusi virtual, Sabtu (20/4).

Ia juga menjelaskan bahwa pergantian pasangan dalam kontestasi pemilu banyak terjadi di pilkada. Oleh karena itu, Sugito meyakini Prabowo Subianto harus mengganti cawapresnya.

Baca Juga: Unggah Kebersamaan dengan Mahfud MD, Yusril: Beda Posisi di MK, Persahabatan Tidak Pudar

"Sangat optimis itu. Karena dengan proses pembuktian sari saksi ahli kita, dari saksi ahli (paslon) 03 juga sudah dijelaskan semacam itu. Bahwa tidak ada alasan untuk tidak bisa lakukan pemungutan suara ulang terkait diskualifikasi cawapres nomor urut 2," ujarnya.