Hak Angket Tak Kunjung Bergulir, Politikus NasDem: Tidak Ada Partai yang Serius

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua fraksi Partai NasDem di DPR RI, Ahmada Ali,  menilai tidak ada partai yang serius untuk menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Ali usai partai Koalisi Perubahan ingin membuat perjanjian tertulis dengan PDI Perjuangan soal komitmen hak angket.

Menurut Ali, jika partai-partai politik serius, hak angket seharusnya langsung bisa direalisasikan. Pasalnya, syarat untuk menggulirkan hak angket tidak sulit, hanya perlu tanda tangan 25 anggota DPR yang minimal berasal dari dua fraksi berbeda.

“Ini keyakinan tentang satu peristiwa kan, bahwa kebenaran politik itu kan tidak mutlak. Jadi kemudian kalau saling menyandera artinya tidak ada partai yang serius untuk itu,” kata Ali, Selasa (12/3/2024).

Baca Juga: Mahfud Ungkap Alasan PDI-P Seolah Setengah Hati Ajukan Hak Angket, Unsur Utama Ada di Megawati

Ali pun mempertanyakan posisi parpol yang mengaku mendukung hak angket. Ia menyoroti posisi PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih bergabung dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) partai pendukung hak angket yang berada di luar pemerintahan Jokowi alias menjadi oposisi.

Ali menyarankan keempat parpol di koalisi pemerintah mundur dari kabinet sebelum mengguliran hak angket. Pasalnya, menurutnya, hak anget pasti bertujuan memakzulkan Jokowi.

“Gini, kalau parpol pemerintahan mau mengajukan angket dan memakzulkan Jokowi ya mundur dari kabinet. Sesederhana itu cara berpikirnya kok. Supaya masyarakat tidak berprasangka,” kata Ali dikutip Kompas.com.

Ali mengaku curiga bahwa, jika parpol tidak mundur dari kabinet, usulan hak angket jangan-jangan sebatas cara menaikkan daya tawar politik untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

“Ya curiga saja, bahwa partai-partai mau bicara angket sedang meningkatkan posisi tawar untuk mendapatkan posisi tertentu. Menaikkan posisi tawar (pemerintahan selanjutnya). Padahal ini tidak mendidik untuk demokrasi kita,” katanya.

Baca Juga: Pengamat: NasDem dan PPP Tidak Konsisten Dukung Hak Angket, Hanya Sebagai Bargain Politik