JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengajukan Joko Widodo memimpin koalisi politik pemerintahan baru. Doli merespons positif usulan tersebut, tetapi menegaskan belum ada pembicaraan resmi antarpartai politik.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyampaikan bahwa terdapat usulan di internal partainya agar Jokowi ditempatkan di atas semua partai politik. Menurutnya, sang presiden seharusnya memimpin koalisi partai yang punya kesamaan visi tentang “Indonesia emas.”
"Dari statement itu, pertama kita semua setuju saya kira, bahwa Pak Jokowi ini sebagi bapak bangsa harus berdiri di semua golongan, semua kepentingan, di semua partai politik, bagaimana supaya kita solid semua membangun masa depan Indonesia lima tahun ke depan setidaknya,” kata Doli dalam program “Kompas Petang” Kompas TV, Senin (11/3/2024).
"Yang kedua, memang ada pembicaraan lepas di antara pimpinan-pimpinan Koalisi Indonesia Maju bagaimana agar koalisi yang sudah terbangun kemarin di pilpres ini bisa dipermanenkan untuk menghadapi agenda-agenda politik penting ke depan.”
Baca Juga: Erwin Aksa soal "Jokowi Effect" di Pemilu 2024: Yang Naikkan Suara Golkar Itu Caleg
Waketum Golkar bidang pemenangan pemilu itu menegaskan, pembahasan mengenai koalisi pemerintahan selanjutnya sebaiknya dilakukan usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu 2024.
Meskipun demikian, Doli mengakui bahwa banyak program Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang memerlukan soliditas dan stabilitas politik. Untuk itu, ia menggarisbawahi perlunya merawat koalisi untuk membawa stabilitas ke parlemen.
"Secara teori tidak ada formatnya, apalagi ini kita belum pernah membicarakan, belum pernah membicarakan apakah nanti perlu ada ketua (koalisi), begitu,” kata Doli.
“Lebih baik kalaupun itu ada pembicaraan lebh serius, itu mungkin setelah semuanya final. Kita tahu berapa kursi partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju itu memperolehnya, berapa kursi yang lain.”
Sementara itu, pengamat politik, Ikrar Nusa Bhakti menilai Jokowi tida perlu "cawe-cawe" dalam pemerintahan selanjutnya. Eks Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI itu menyebut pemerintahan selanjutnya mesti menempatkan presiden terpilih dan partai dengan suara paling banyak di koalisi sebagai tokoh utama.
"Janganlah kita kemudian menghadirkan atau melahiran sebuah situasi yang sangat pelik dalam politik, atau yang disebut dengan matahari kembar itu," katanya.
Baca Juga: Hasto PDI-P: Ada Kekuatan Besar di Belakang KPU, Suara PSI Dibesar-Besarkan
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.