Bentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat, Din Syamsuddin: Kami Menolak Pilpres Curang secara TSM

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin membentuk Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR).

Tujuan dibentuknya GPKR ini untuk menyuarakan soal penolakan Pemilu dan Pilpres 2024 yang curang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Din membeberkan gerakan yang dibentuknya itu terdiri atas 9 anggota presidium di antaranya adalah mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Oegroseno dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.

“Sebagai bentuk ekspresi penolakan kita terhadap Pemilu dan Pilpres curang secara terstruktur sistematis dan masif,” kata Din saat ditemui di Fatmawati, Jakarta Selatan, Senin (4/3/2024).

Baca Juga: Dukung Penggunaan Hak Angket, Politikus PKB: Saya Belum Pernah Lihat Pemilu Sebrutal Ini

Selain dua pensiunan jenderal TNI-Polri, presidium tersebut juga beranggotakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua.

Kemudian, guru besar Institut Teknologi Bandung atau ITB Didin Ramanturi, perwakilan perempuan muslim, dan lainnya.

Din mengatakan bahwa pihaknya bakal menggelar deklarasi atas pembentukan gerakan tersebut di Gedung Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (5/3/2024).

Din menjelaskan, alasan pihaknya membentuk gerakan ini karena kedaulatan masyarakat runtuh dan terjatuh ke titik nadir.

Sebab, hak-hak politik mereka dirampas oleh rezim pemerintahan saat ini.