Maklumat Trisakti Melawan Tirani Desak Presiden Jokowi Kembali ke Jalur Agenda Reformasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Masyarakat akademik Universitas Trisakti mendesak Presiden Joko Widodo dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur agenda reformasi 1998, yang salah satunya membatasi kekuasaan melalui UUD 1945.

Desakan kepada Presiden Jokowi dan seluruh penyelenggara negara ini merupakan deklarasi dalam mimbar bebas di depan Tugu Reformasi 12 Mei yang berlokasi di depan Gedung Kampus Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Jumat (9/2/2024). 

Deklarasi masyarakat akademik Universitas Trisakti ini dinamakan Maklumat Trisakti Melawan Tirani.

Presiden Mahasiswa Trisakti Vladima Insan Mardika menilai Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang tidak bebas dan tidak demokratis semenjak masa reformasi. 

Menurutnya, terlalu banyak ketidaknetralan pejabat dan aparat negara, termasuk penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara lainnya hanya untuk kepentingan partisan pasangan capres-cawapres tertentu. 

Baca Juga: Puan Sampaikan Terima Kasih ke Sivitas Akademika yang Sudah Bersuara Menyelamatkan Demokrasi

Hal ini bisa dilihat dari personifikasi dan personalisasi kewajiban negara atas hak-hak rakyat untuk tujuan partisan elektoral dalam bansos. 

Menurut Vladima, bansos sejatinya merupakan hak-hak rakyat, namun dimanipulasi sebagai hadiah atau pemberian pribadi Presiden Jokowi dan pejabat pendukung pasangan capres-cawapres tertentu. 

"Kami mengutuk segala cara-cara intimidatif maupun kekerasan negara terhadap ekspresi kritik dan protes mahasiswa, para aktivis dan warga biasa yang bersuara kritis. Termasuk pengkondisian politik ketakutan terhadap masyarakat luas dalam mengaktualisasikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara," ujar Vladima dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/2/2024). 

Lebih lanjut Vladima menyatakan dukungan mahasiswa Trisakti kepada suara gerakan keprihatinan guru besar beserta sivitas akademika dari berbagai universitas, lembaga dan sekolah tinggi atas kemunduran demokrasi.

Pihaknya juga mendukung seruan kepada Presiden Jokowi dan aparat negara kembali ke jalan demokrasi yang benar.

Baca Juga: Guru Besar UGM Koentjoro: Kesalahan Fatal Kita Menempatkan Jokowi Terlalu Tinggi

"Kami mendesak Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali ke jalur reformasi 1998: menegakkan supremasi hukum dan HAM, memberantas KKN, mengadili kroni-kroni Soeharto, menjaga otonomi daerah, mencabut dwifungsi ABRI, dan membatasi kekuasaan melalui UUD 1945," ujar Vladima. 

Di kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Irene Mariane menilai dalam waktu kurang lebih enam bulan terakhir, semua rakyat Indonesia disuguhkan drama politik, yang jauh dari nilai-nilai demokratis, sebagaimana yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.     

Hal itu jugalah yang membuat dalam beberapa hari belakangan ini, muncul berbagai aksi yang digulirkan oleh kalangan masyarakat akademik dari berbagai perguruan tinggi, sekolah tinggi, institut dan lain sebagainya

"Ini menjadi suatu catatan penting, demokrasi di negara kita sedang tidak baik-baik saja, atau dengan kata lain dalam kondisi darurat karena praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan terjadi dan tampak terlihat jelas," ujar Irene. 

Irene juga mengajak seluruh masyarakat aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih calon yang berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan atas dasar politik uang atau intimidasi. 

Baca Juga: Sivitas Akademika Unusia Desak Presiden Instruksikan Jajaran Setop Kutuk Seruan Moral Akademisi

Ia meminta penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Kami ingatkan kepada presiden untuk berhenti cawe-cawe politik, berhenti melakukan intervensi politik. Kembalilah Presiden Jokowi untuk melaksanakan aturan kenegaraan dengan rule of law dan konstitusi. Kami menuntut ASN, pejabat pemerintah, TNI, Polri bebas dari paksaan memenangkan salah satu paslon tertentu," ujar Irene. 

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Trisakti, Prof Dadan Umar Daihani menyatakan Maklumat Trisakti Melawan Tirani ini bagian dari apa yang sudah disampaikan masyarakat akademik dari berbagai kampus di Indonesia.

Adapun deklarasi disampaikan di depan Tugu Peringatan 12 Mei Reformasi.

Menurut Dadan, langkah ini menjadi pengingat kepemimpinan yang beretika dan beradab, yang adalah syarat untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang sepenuhnya.

Baca Juga: BEM SI Desak Jokowi Minta Maaf sudah Rusak Demokrasi, Pengamat: Ini Gerakan Moral untuk Pemilu 2024

"Kami sedih. Kalau kampus sudah mengajarkan etika, di luar, etika dikoyak. Ini menjadi panggilan dan kami ini hanya melengkapi semua guru besar yang sebelumnya sudah bicara," ujar Dadan di depan Tugu 12 Mei.