Luhut Sebut Gerakan Kampus Kritik Jokowi Dipolitisasi, Mahfud MD: Itu Murni, Bukan Partisan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD buka suara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan soal gerakan sivitas akademika atau kampus.

Mahfud mengaku berbeda pandangan dengan Luhut dalam memandang gerakan kampus yang akhir-akhir ini mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam itu, gerakan kampus di berbagai daerah baik negeri maupun swasta merupakan gerakan moral yang murni.

Baca Juga: Luhut Balas Pernyataan Ahok: Yang Bilang Jokowi Nggak Bisa Kerja Lihat dengan Kepalanya Ini

"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut,” kata Mahfud usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/2/2024).

Mahfud menilai gerakan kampus tersebut tidak dipolitisasi sama sekali. Sebab, mereka tidak memihak kepada pasangan calon atau paslon tertentu.

“Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun,” ujar Mahfud.

Mahfud lantas mempertanyakan sisi politisasi dari gerakan sivitas akademika di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kampanye.

"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," tutur Mahfud.

Baca Juga: Mahfud Bilang Ketum Parpol Bak Bebek Dikendalikan, TKN: Mungkin Beliau Panik Lihat Surveinya Turun

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, justru orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024 itulah yang melakukan politisasi.

"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," ucap Mahfud.

Adapun Luhut sebelumnya menyampaikan bahwa gerakan sivitas akademika di berbagai kampus merupakan gerakan yang dipolitisasi.

"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," kata Luhut dalam kanal YouTube salah satu media televise yang disaksikan di Jakarta pada Rabu.

Seperti diketahui, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi.

Baca Juga: Cak Imin Respons Mahfud yang Bilang Ketum Partai Bisa Dikendalikan: Alhamdulillah PKB Independen

Presiden Joko Widodo pun menilai petisi dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu (3/2).

Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyatakan, kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.

"Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," kata Maruf.

Baca Juga: Jokowi Minta Laporan soal Butet Dicabut, Mahfud: Harusnya Jangan Hanya Butet, Kan Banyak yang Lain