Bahas Pekerja Migran, Prabowo Sebut Ada Kedutaan yang Kewalahan karena Terlalu Banyak Masalah

JAKARTA, KOMPAS.TV – Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut ada beberapa kedutaan besar (kedubes) yang kewalahan karena terlalu banyak masalah yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam debat kelima Pilpres 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) pada Minggu (4/2/2024) malam, menanggapi jawaban capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas pertanyaan panelis tentang strategi menjamin keselamatan PMI.

Dalam kesempatan itu, awalnya Prabowo mengaku sependapat dengan jawaban  Ganjar maupun tanggapan capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

“Saya kok ya harus mengakui juga bahwa saya banyak sependapat,” kata Prabowo.

Baca Juga: Saat Prabowo Setuju Anies soal Peningkatan Kualitas Guru dan Dosen: Beliau Mantan Menteri Pendidikan

“Berarti keberpihakan kita kepada kaum pekerja di luar negeri sebetulnya sama, semua benar.”

Tapi, lanjut Prabowo, ada beberapa kedutaan Indonesia yang kewalahan di sejumlah negara karena terlalu banyak masalah.

“Tapi menurut saya, ada berapa kedutaan kita di beberapa negara kewalahan, masalahnya terlalu banyak.”

“Benar yang disampaikan pak Anies bahwa aktivis-aktivis ini sangat membantu. Sangat membantu untuk mengikuti dan membantu pekerja migarn kita di mana-mana,” tambahnya.

Prabowo kemudian menceritakan bahwa dirinya pernah diberitahu oleh seorang aktivis perempuan tentang adanya PMI yang nyaris dihukum gantung di Malaysia.

“Saya pernah diberitahu oleh seorang aktivis, seorang perempuan, tentang seorang pekerja perempuan di Malaysia yang dua minggu lagi mau digantung. Kalau tidak ada aktivis semacam ini kit tidak bisa bantu dan intervensi.”

Sebelumnya, Ganjar menjawab pertanyaan panelis dengan mengatakan bahwa negara harus hadir dengan segala perangkatnya untuk melindungi PMI.

Ia kemudian menceritakan bahwa dirinya belum lama berkomunikasi dengan sejumlah WNI di Korea. Mereka menanyakan hal yang sama, yakni tentang perlindungan.

Baca Juga: Prabowo Sebut Kalau Perlu Pemerintah Intervensi Bidang Budaya, Contoh Pencak Silat

Ganjar pun memberikan nomor kontak yang bisa dihubungi jika mereka mendapatkan maslah di luar negeri

“Inilah panic button, inilah nomor telepon dan kalian kalau ada maslaah telepon ke situ. Kalau tidak, makanya akan kita tarik di pemerintah tertinggi agarr kita bisa mengintervansi.”

“Mulai mereka berangkat, legalitasnya mesti beres. Mulai mereka berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa,” lanjutnya.

Bahkan, mengenai kontrak kerja mereka, kata Ganjar, harus dipastikan semuanya sejak keberangkatan.

“Dari kementerian dan lembaga yang ada itulah kontrol dilakukan.”