Stafsus Sri Mulyani Tanggapi Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak yang Tak Disetujui saat Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) saat pandemi Covid-19 melanda. Hal itu sebelumnya sempat dibahas dalam debat capres kedua pada Minggu (7/1/2024) lalu. 

Saat debat, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan anggaran Kemenhan ada yang tak disetujui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena pandemi. 

Lewat akun X (dulu Twitter) pribadinya, Yustisnus mengatakan pada masa pandemi Covid-19, dibutuhkan respons kebijakan dan penanganan yang baik dengan segenap daya dan upaya untuk mengatasi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dan didukung DPR, kata dia, adalah APBN diprioritaskan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, antara lain melalui kebijakan refocusing anggaran.

"Melalui keputusan Sidang Kabinet dan ditindaklanjuti dengan berbagai koordinasi, refocusing anggaran yang dilakukan pada masa pandemi Covid berlaku untuk semua Kementerian dan Lembaga (K/L) melalui penyusunan prioritas ulang belanja oleh K/L, demi menangani dampak pandemi Covid-19," kata Yustinus di X, seperti dikutip pada Selasa (9/1/2024). 

Baca Juga: Penjelasan Menteri Bahlil soal Djarum dan Wings Grup Tak Masuk Konsorsium Investor IKN

Ia menerangkan, refocusing kegiatan dan anggaran ditetapkan dan diputuskan oleh masing-masing kementerian/lembaga terhadap kegiatan yang dianggap dapat ditunda. 

Hal itu lantaran kementerian dan lembagalah yang memahami apa kegiatan/program yang paling urgen dan prioritas dan yang dapat ditunda karena pandemi. 

Refocusing dilakukan dengan memblokir anggaran kegiatan yang diusulkan untuk ditunda oleh kementerian/lembaga. Kegiatan dan anggaran yang diblokir dapat dibuka kembali sesuai prioritas dan kondisi anggaran.

"Pelaksanaan anggaran oleh K/L dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya diaudit oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red) dan dipertanggungjawabkan kepada DPR."

"Kita bersyukur berkat kerja sama, sinergi, dan dukungan seluruh pihak, Indonesia dapat menangani pandemi dengan baik dan termasuk negara yang dapat kembali pulih lebih cepat dan kuat," kata Yustinus. 

Sebelumnya dalam debat capres kedua pada Minggu (7/1/2024), capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta Prabowo yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan, menjelaskan beberapa data yang menunjukkan adanya penurunan. 

Baca Juga: Masa Tugas Sisa 9 Bulan, Jokowi Minta Para Menteri Jangan Boros Belanja Infrastruktur Digital

Data yang disampaikan Ganjar yakni indeks perdamaian global, global military session index atau indeks kekuatan militer, kapabilitas militer Indonesia, proporsi anggaran militer hingga capaian minimum essential force (MEF) yang cuma sampai 65,49 persen dari target 79 persen.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prabowo menyatakan dirinya sudah membuat rencana anggaran, namun yang menentukan adalah Menteri Keuangan (Menkeu). 

Di sisi lain, kata Prabowo, pandemi Covid-19 menghambat urusan selama dua tahun, sehingga dilakukan refocusing anggaran.

Hal tersebut membuat banyak rencana anggaran untuk peningkatan pertahanan dan keamanan tidak disetujui oleh Menkeu. 

Baca Juga: Dibahas dalam Debat Capres, Jokowi Sebut Utang RI Masih Sesuai UU dan Lebih Rendah dari Tetangga

"Tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita tetapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. Ada Covid-19, pangan naik, krisis BBM, krisis Ukraina-Rusia," ujar Prabowo saat itu. 

Dia kemudian menyinggung pembelian pesawat bekas. Menurut Prabowo, dalam hal alat utama sistem senjata atau alutsista, bukan soal bekas atau baru, melainkan usia pakai yang masih panjang dan kebutuhan untuk menjawab tantangan dan ancaman pertahanan serta keamanan dalam negeri. 

Ganjar kemudian menilai pernyataan Prabowo tidak menjawab data yang dipaparkannya sebelumnya. 

Mantan gubernur Jawa Tengah itu menyatakan pertanyaanya tidak menyinggung soal pesawat bekas. Ganjar berharap Prabowo akan membantah data-data penurunan yang dipaparkan sebelumnya.

Dia juga mengaku tak keberatan jika ada staf ahli Kemenhan yang membantu Prabowo memberikan jawaban. 

Baca Juga: Di Depan Para Kepala Desa, Jokowi Sebut Lebih Banyak Bangun Jalan Desa dibanding Jalan Tol

"Jadi artinya apa yang bapak jawab dari seluruh pengeluaran pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian tidak mampu membantah di sini. Saya memberikan ruang kalau ada staf yang bisa membantu silakan," ujar Ganjar. 

Prabowo kembali mendapat kesempatan untuk merespons pernyataan Ganjar. Menurut Prabowo, dirinya bisa membantah namun waktu yang diberikan dalam debat tidak cukup untuk menjawab semuanya. 

Prabowo menyatakan siap berjumpa kembali pada sesi lain untuk memberi penjelasan satu per satu data yang disampaikan oleh Ganjar. 

"Anda tidak fair (adil, red). Anda minta saya kasih penjelasaan yang begitu rumit tapi waktu saya terbatas. Saya transparan. Kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu," ujar Prabowo. 

"Kalau kita mau buka-bukaan, Menhan sebelum saya apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement, jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak cari-cari hal yang keliru," imbuhnya.