Di Debat Capres, Anies Revisi Data Aset Tanah Milik Prabowo: Maaf, Angkanya Terlalu Kecil

JAKARTA, KOMPAS.TV - Calon Presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan merevisi data terkait aset tanah milik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres ketiga di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024) malam.

Hal itu dikatakan ketika menjawab pertanyaan pertama dari panelis terkait pertanahan. Anies merevisi data yang ia sampaikan saat memaparkan visi dan program kerja.

Dalam pemaparan visi dan program kerja tersebut, Anies mengatakan bahwa Prabowo memiliki aset tanah seluas 340 hektare di tengah banyaknya prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas.

Baca Juga: Debat Capres, Anies Singgung Situs Kemenhan Diretas dan Rp700 T Belanja Alutsista Bekas

“Di saat tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas, sementara menterinya, menurut Pak Jokowi, punya lebih dari 340 hektare tanah di republik ini,” kata Anies, dikutip dari tayangan Live KompasTV.

Kemudian, ketika ia diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan panelis, Anies menggunakan kesempatan itu merevisi pernyataannya.

“Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset, maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil, bukan 320 hektare, tapi 340 ribu hektare,” ucap Anies.

Mendengar pernyataan Anies, Prabowo pun langsung menyahut. Ia mengatakan bahwa data itu salah.

“Itu pun salah. Mas Anies, jangan jiplak data yang salah,” ujar Prabowo.

Moderator pun langsung memotong pernyataan Prabowo. Anies lantas melanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari panelis.

Baca Juga: Debat Capres, Prabowo Sebut Ada yang Asal Bicara Tanpa Data: Didorong oleh Ambisi

Adapun aset tanah milik Prabowo sebelumnya sempat disampaikan oleh Joko Widodo atau Jokowi ketika debat capres 2019 lalu. Kala itu, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," kata Jokowi pada 17 Februari 2019, seperti dikutip dari Kompas.com.