KPK Dalami Dugaan Dana Kampanye Pemilu 2024 Berasal dari Tambang Ilegal

Sebelumnya, terkait dana kampanye Pemilu 2024 dari tambang ilegal pernah disampaikan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana di sela-sela acara Diseminasi PPATK, Kamis (14/12/2023).

"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining," ujar Ivan Yustiavandana saat menjawab pertanyaan awak media mengenai sumber dana kampanye yang ditemukan lembaganya.

Tak hanya tambang ilegal, PPATK juga menemuan indikasi adanya dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun, PPATK tidak membeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud.

Baca Juga: Kemensetneg Sudah Terima Revisi Surat Pengunduran Diri Firli Bahuri sebagai Ketua KPK

Sedangkan sumber dana yang berasal dari kejahatan lingkungan termasuk tambang ilegal, PPATK telah menyerahkan data-datanya kepada penegak hukum.

"Banyak ya kita lihat semua tindak pidana. Yang kejahatan lingkungan sudah ada di penegak hukum. Sudah ada di teman-teman penyidik," kata Ivan.

Selain PPATK, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) juga melaporkan dugaan serupa ke KPK pada Kamis (21/12/2023).

Dalam laporannya, Koordinator MAKI mengungkapkan bahwa pelaku diduga menggunakan izin perusahaan yang sudah pailit untuk mengambil untung.

“Modusnya pertama adalah dia tidak punya izin, mengambil dari perusahaan yang sudah pailit," ujar Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (21/12/2023).

Baca Juga: Firli Bahuri Revisi Surat Pengunduran Dirinya dari Ketua KPK agar Bisa Diproses

"Bahkan izinnya ditanggalin mundur karena perusahaan yang dipakai untuk menambang itu sudah belakangan."