Bicara Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud, Politikus PDI-P: Konsekuensi Anak Presiden Ikut Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.TV – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Charles Honoris berpendapat bahwa adanya pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud MD merupakan bukti aparat sulit netral.

Hal itu disampaikan Charles melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.tv, Rabu (1/11/2023).

“Pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Bali, menjadi bukti bahwa aparat pemerintah sulit menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilu,” jelasnya.

“Ini konsekuensi ketika anak presiden yang masih menjabat mengikuti kontestasi Pilpres.”

Ia mengakui, bisa saja pencopotan baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden yang diusung oleh PDI-P tersebut tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan presiden.

Baca Juga: Soal Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud di Bali, PDIP: Banteng Diam Jangan Diganggu, jika Bangun Brutal

Namun, kata dia, ada kecenderungan para pembantu presiden dan para pejabat di bawahnya ingin “cari muka” kepada atasannya.

“Hal ini bisa dilihat dengan alasan pencopotan yang berbeda-beda dari pejabat daerah sampai eksekutor di lapangan.”

Dalam keterangan tertulis tersebut, Charles juga menyebut ada video viral Wamendes-PDTT yang memimpin rapat konsolidasi untuk memenangkan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo-Gibran.

Ia mengaku tidak akan heran jika ke depannya, menjelang pemungutan suara akan banyak laporan tentang aparat pemerintah yang berpihak pada pasangan calon tertentu.

“Saya tidak heran kalau dalam bulan-bulan ke depan menjelang pemungutan suara Pileg dan Pilpres kita akan mendengar laporan-laporan tentang adanya aparat pemerintah yang berpihak kepada pasangan calon tertentu.”

Baca Juga: Baliho Prabowo-Gibran Mejeng di Pekalongan

“Majunya anak Presiden yang masih menjabat dalam kontestasi Pilpres adalah pengalaman pertama buat bangsa Indonesia,” tambah dia.

Oleh sebab itu, lanjut Charles, komitmen pemerintah untuk menjaga netralitas dalam Pemilu kali ini harus paling tinggi dalam sejarah.

“Jika tidak, kemunduran demokrasi kita telanjang di depan mata, dan nama baik Jokowi yang akan dipertaruhkan.”