Bahas 'Godaan' PBB ke Gibran, Pengamat Sebut Hal yang Biasa, Contohkan Zaman Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.TV – Godaan politik kepada anak dari presiden yang sedang menjabat merupakan sesuatu yang biasa dan sudah ada sejak dulu, termasuk saat kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan hal itu dalam dialog Kompas Petang KompasTV, Rabu (27/9/2023) menanggapi ‘godaan’ dari Partai Bulan Bintang (PBB) kepada Gibran Rakabuming Raka, putra Persiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Menurut Yunarto, ada hal menarik dari jawaban Gibran saat ditanya mengenai ajakan dari PBB tersebut.

“Pertama, yang menarik dari jawaban mas Gibran dulu. Mas Gibran mengatakan tidak etis saya jawab di jam kerja, dan tadi ucapan itu keluar pada saat kunjungan kerjanya Afri Noor sebagai wamen di jam kerja,” tuturnya.

Baca Juga: Senyum Gibran saat Ketum Projo Sebut Dukung Presiden Inisial P

“Jadi saya meyakini, tadi mas Gibran, ya spekulasi saya ya, sedang menyindir bahwa beliau tidak nyaman dengan statement tersebut yang dilakukan dalam konteks kunker sebagai wamen dan dilakukan pada jam kerja.”

Kedua, lanjut Yunarto, mengenai godaan-godaan politik, itu merupakan hal yang biasa terjadi. Ia kemudian mencontohkan saat era Soeharto.

“Dulu kalau kita ingat Pak Harto di tahun 90 an mulai banyak yang mendorong Mbak Tutiut misalnya menjadi presiden.”

“Sampai kemudian tahun 97 Pak harto mengajukan Mbak Tutut menjadi Menteri Soasial. Tapi kita tahu juga, setelah itu kemudian kritik sangat keras dalam konteks demokrasi, dan malah membangun legacy yang jelek kepada Pak Harto sendiri,” bebernya.

Menurutnya, jangan sampai kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi saat ini kemudian ditafsirkan dengan mencalonkan anak Jokowi untuk melanjutkan pencapaian.

Seharusnya, kata Yunarto, keberlanjutan pembangunan yang dicapai diterjemahkan dengan merumuskan program yang harus diteruskan dalam kepemimpinan nasional.

“Harusnya kan ini diterjemahkan menjadi kemudian bagaimana merumuskan bersama kepemimpinan nasional ke depan terkait dengan program-program mana yang harus diteruskan.”

“Kalau yang kemudian terjadi adalah menerjemahkan bahwa anaknya yang harus maju, itu menurut saya seperti sebuah upaya merendahkan pak Jokowi,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Yunarto, itu dapat menyebabkan kontroversi mengenai politik dinasti, termasuk kemunculan kritik terhadap Jokowi terkait politik dinasti.

“Itu yang saya anggap sebagai hal-hal yang sepertinya malah menjerumuskan Jokowi.”

“Ketika ada upaya menempelkan dirinya, partainya dengan keluarga Pak Jokowi, kan kritiknya bukan ke mereka, (tapi) kepada Pak Jokowi, mereka hanya akan mendapatkan limpahan elektoral,” tambahnya.

Sebelumnya, Afriansyah Noor, Sekjen PBB, mendorong Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo, yang juga merupakan putra Jokowi untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

Afriansyah berpendapat bahwa ada suara-suara yang meragukan Gibran karena usianya yang masih muda.

Baca Juga: Senyum Gibran saat Ketum Projo Sebut Dukung Presiden Inisial P

“Ada yang mengatakan, ‘Oh masih muda’, justru anak-anak muda ini punya potensi dan belum punya banyak masalah, belum ada masalah.”

“Tapi kalau yang lain-lain, punya rekam jejak yang punya masalah banyak,” tuturnya.

Berdasarkan alasan tersebut, kata Afriansyah, ia memilih Gibran untuk menjadi cawapres pendamping Prabowo.

“Itu makanya saya pilih Mas Gibran untuk menjadi pendamping Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, jadi tidak ada tawar menawar lagi,” tegasnya.

“Kami akan menawarkan Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo Subianto.”