Wasekjen PKB: Belum Ada Rapat Internal soal Keputusan Duet Anies-Muhaimin

Khofifah menyatakan perlu meminta izin ke PBNU, sedangkan Yenny Wahid mendapat tentangan dari Partai Demokrat, anggota KPP lantaran bagian dari rezim Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Prabowo Subianto Tanggapi Soal PKB Merapat ke Anies Baswedan: Saya Sendiri Belum Dengar

Menurut Adi, dengan masuknya Muhaimin dengan PKB bergabung di KPP sulit bagi Partai Demokrat menolaknya. 

"Ketika ada wacana duet Anies-Muhaimin saya kira memungkinkan. Sepertinya doa dari Nasdem dan Anies dipenuhi karena sudah ketemu jodohnya, bahwa Cawapres yang mereka cari dari kalangan Nahdliyin. Sebelum ada janur kuning melengkung, sebelum ada pendaftaran resmi di KPU maka apa pun sangat mungkin bisa terjadi," ujar Adi. 

Duet Anies-Muhaimin

Duet capres dan cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar muncul dari Partai Demokrat. 

DPP Partai Demokrat mendapat informasi Anies Baswedan sudah memilih pendampingnya di Pilpres 2024 yakni Muhaimin Iskandar.

Baca Juga: Anies Disebut Sudah Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres, Demokrat: Keputusan Sepihak Inisiatif Surya Paloh

Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan, pada Rabu (30/8/2023) DPP Partai Demokrat mendapat informasi dari Sudirman Said, Juru Bicara Anies Baswedan yang juga anggota tim 8 KPP, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Keputusan itu tidak terlepas dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Anies pada Selasa (29/8/2023) malam dan menetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

"Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," ujar Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8/2023).