Beri Gagasan Perubahan dan Perbaikan, AHY Singgung Gaji ASN dan Utang Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPP Partai Demokrat memberikan gagasan agenda perubahan dan perbaikan terkait masa depan Indonesia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan perubahan tidak berarti menghilangkan program yang dilakukan Presiden Jokowi. 

Di klaster ekonomi dan kesejahteraan misalnya, meski ada capaian tetapi harus diakuai sembilan tahun terkahir ini terjadi sejumlah kemandekan dan kemunduran serius.

Pertumbuhan ekonomi, sambung AHY, menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan stagnan di 5 persen bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19. 

Akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Baca Juga: Demokrat Pastikan Tetap Dukung Anies, Meski AHY Ditolak Jadi Bakal Cawapres

Ketika ekonomi tumbuh rendah yang meroket justru utang pemerintah maupun BUMN. Faktanya sebelum pandemi Covid-19 perekonomian sudah mengalami permasalahan.

"Sulit dimengerti ketika ekonomi menurun kekuatan fiskal melemah, utang tinggi pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran, apalagi proyek dan megaproyek tersebut tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarkat yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya masih bisa ditunda pelaksanaannya," ujar AHY dalam pidato politiknya di Breakingnews KOMPAS TV, Jumat (14/7/2023).

AHY menambahkan Demokrat berpendapat langkah yang dilakukan pemerintah tidak sensitif dan tidak berpihak kepada masyarakat yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. 

"Sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini yang perlu diubah dan diperbaiki. Prioritas dan alokasi anggaran seharusnya diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat utamanya para petani, nelayan, buruh dan golongan lemah lainnya. Subsidi listrik, solar dan pupuk harusnya bisa diperkuat dan tetap sasaran," ujar AHY.

Di sisi lain kesejahteraan abdi negara kurang diperhatikan. Catatatan Demokrat dalam sembilan tahun terakhir gaji ASN hanya naik dua kali dengan akumulasi kenaikan 11 persen. 

Baca Juga: Ibas Beberkan 2 Alasan Demokrat Tolak RUU Kesehatan: Alokasi Anggaran dan Liberalisasi Dokter Asing

Menurut AHY, mestinya gaji ASN, guru, tenaga kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan naik setiap tahun. Sebab jika dikaitkan dengan inflasi gaji mereka mengalami penurunan.

"Ini jelas tidak adil kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan tenaga honorer secara bertahap angkat mereka sebagai ASN dengan kebijakan yang tepat," ujar AHY.