JAKARTA, KOMPAS.TV – DPP PDI Perjuangan mengingatkan setiap kader partai harus menghormati aturan organisasi.
Hal ini merujuk polemik politisi PDIP Effendi Simbolon yang menyampaikan sinyal dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Ketua DPP PDI-P Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menyatakan setiap anggota maupun pengurus PDIP wajib mematuhi aturan organisasi. Termasuk untuk mengeluarkan pernyataan terkait Pilpres 2024.
Ia menegaskan jika anggota ataupun pengurus yang tidak mengikuti aturan partai, sejatinya harus keluar dari oranganisasi.
"Jadi kalau mau jadi orang partai ya harus diatur oleh aturan partai, kalau mau jadi orang bebas silakan jangan berpartai," ujar Komarudin, Senin (10/7/2023) dikutip dari Kompas.com.
Baca Juga: Pengamat Sebut Pernyataan Effendi Simbolon Tunjukkan Kader PDIP Tak Solid Dukung Ganjar
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan Dewan Kehormatan PDIP akan memanggil Effendi untuk dimintai klarifikasi terkait pernyataan Prabowo Subianto dinilai figur yang cocok menakhodai Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Effendi ketika menghadiri Rakernas Punguan Simbolon Dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat (7/7/2023).
Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan.
Hasto menegaskan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden, semua kader PDI-P harus satu suara.
Jika ada kader yang tidak memberikan dukungan, maka DPP Bidang Kehormatan PDI-P akan melakukan tugasnya untum menegakkan disiplin partai.
Baca Juga: Buka Rakernas PSBI, Prabowo Gurau Singgung Effendi Simbolon Galak
"Kedisplinan partai ini sesuatu yang sifatnya mutlak karena PDI Perjuangan adalah partai ideologi berdasadka Pancasila dan keputusan sudah diambil sehingga seluruhnya wajib," ujar Hasto, Sabtu (8/7/2023).
Sebelum polemik ini Effendi, kader PDIP yang duduk di Komisi I DPR RI juga pernah mengeluarkan pernyataan TNI seperti gerombolan dan ormas saat Komisi I DPR menggelar rapat anggaran bersama Kementerian Pertahanan dan TNI pada Senin (26/9/2022).
Sumber : Kompas TV/Kompas.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.